INFO NASIONAL - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meyakini kolaborasi antara Kampus, DPD RI dan Kadin akan mewujudkan welfare state di Indonesia. Hanya saja, diperlukan kerja dan kemauan yang keras semua stakeholder bangsa. Terutama keberpihakan sistem politik di Indonesia.

Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Airlangga Forum di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Rabu 17 Februari 2021. Hadir sebagai narasumber Direktur Sekolah Pascasarjana Unair Prof. Badri Munir Sukoco, dan Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto.

Webinar dengan topik: “Jalan Baru Menuju Masyarakat Sejahtera” itu merupakan rangkaian dari acara Airlangga Education Expo. Webinar tersebut juga dihadiri langsung Rektor Universitas Airlangga Profesor Dr. Mohammad Nasih SE, MT, Ak, CMA, dan dipandu oleh Associate Profesor Suparto Wijoyo serta diikuti oleh sejumlah perguruan di beberapa negara dan jaringan radio daerah se-Jatim.

“Persoalannya, apakah negara kita hari ini sudah berpihak kepada pencapaian welfare state? Sementara welfare state juga memiliki syarat adanya keadilan. Dan sebagai contoh ilustrasi saja, bagaimana mungkin keadilan terwujud, jika masih ada segelintir penduduk yang memiliki lebih dari 50 persen aset kekayaan Indonesia,” ujar LaNyalla.

Menurutnya, kolaborasi antara kampus, DPD RI dan Kadin akan menjadi salah satu peluang untuk mewujudkan hal tersebut. Kampus harus senantiasa terus memberikan catatan kritis dan kontribusi pemikiran untuk perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.

“Pisau analisa kampus harus tetap tajam. Budaya kritis kampus juga harus tetap dijaga. Budaya mahasiswa aktivis juga harus terus dipertahankan. Kita tidak boleh apatis terhadap politik. Kita harus peduli dan selalu update dengan isu-isu politik dan kebangsaan terkini,” katanya.

Senator asal Jatim ini mengatakan, saatnya kampus mengambil tanggung jawab dan peran positif dalam berkontribusi terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia maupun di daerah. Jjalan baru menuju masyarakat sejahtera sangat membutuhkan kontribusi pemikiran dari kampus terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia.

Sementara DPD RI sebagai wakil daerah yang memiliki fungsi legislasi, akan terus berkontribusi terhadap kepentingan daerah secara langsung. Baik itu otonomi daerah maupun pengawasan pelaksanaan UU di daerah.

“Karena itu, DPD RI fokus slogan Dari Daerah untuk Indonesia. Semua Senator harus fokus sebagai wakil daerah. Melihat dan menelaah persoalan yang ada di daerah, untuk kita bawa ke pusat, agar mendapat perhatian dan solusi,” ujarnya.

Bagi DPD RI, konsep ‘Pembangunan Indonesia Sentris’ yang digagas Presiden Joko Widodo sudah tepat. Tidak boleh lagi hanya ‘Jawa Sentris’. Hanya perlu penajaman dan dikawal prosesnya. Sehingga benar-benar sesuai dengan gagasan ideal tersebut.

Bagi DPD, daerah harus menjadi kekuatan ekonomi. Wajah Indonesia harus diukur dari wajah 34 provinsi. Begitu pula kota dan kabupaten harus menjadi kekuatan ekonomi, untuk mengukur wajah provinsi.

Untuk itu, di Program Legislasi Nasional tahun ini, DPD RI fokus memasukkan dua Rancangan UU, yakni RUU Daerah Kepulauan dan RUU Badan Usaha Milik Desa. Begitu pula RUU BUMDes, diharapkan akan menambah manfaat dana desa yang telah digulirkan pemerintah ke desa untuk mengungkit perekonomian.

LaNyalla meyakini Kadin masih menjadi tempat berkumpulnya pengusaha ‘merah-putih’ yang memiliki semangat nasionalisme. “Jadi seharusnya Kadin ikut memikirkan jalan baru menuju masyarakat sejahtera ini,” ujarnya.(*)