TEMPO.CO, Jakarta - SETARA Institute mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bisa menginisiasi penyelesaian konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua. Salah satunya, dengan mengirimkan utusan khusus (special envoy).

"Pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi harus mulai menginisiasi penyelesaian Papua dan Papua Barat secara holistik," ujar Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Februari 2021.

Ikhsan mengatakan penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua pada dasarnya bukan sekedar meminimalisir komoditas isu kelompok-kelompok tertentu ke dunia internasional, tetapi juga terkait humanisasi di Papua dan hak konstitusional warga Papua dan Papua Barat.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM akan menunjukkan bagaimana komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di Papua.

Selain itu, ia juga mengingatkan penyelesaian konflik dan kekerasan berbasis pendekatan keamanan hanya akan memperpanjang barisan korban, terutama dari kalangan masyarakat sipil.

Perspektif keamanan dan stabilitas negara, kata Ikhsan, hanya mengedepankan cara bagaimana membuat kondisi yang tengah bergejolak kembali stabil dan kondusif, sementara substansi permasalahan luput diatasi.

"Jatuhnya banyak korban juga hanya akan menjadi api dalam sekam dari masing-masing kelompok, sehingga akan memicu lahirnya konflik-konflik dan kekerasan berikutnya," kata Ikhsan.

Karena itu, Ikhsan mengatakan SETARA mendorong penuntasan pelanggaran HAM di Papua seharusnya juga disertai dengan upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di Papua, termasuk dalam hal ini persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Keberadaan tahanan politik, kata dia, hanya menjadi cerminan ketiadaan political will pemerintah untuk menjamin HAM tersebut.

Ikhsan pun meminta Polri bertindak responsif atas pelbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, bukan hanya pada kasus-kasus terdahulu. Makanya, SETARA terus mendorong Presiden Jokowi mengirimkan utusan khusus untuk menginisiasi perdamaian di Papua.

Baca: Jokowi Sebut Hanya Papua dan Papua Barat yang Terhindar dari Kontraksi