Presiden Jokowi Diminta Hentikan Status DOM di Papua

Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Gereja Papua menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meminta agar menghentikan status Daerah Operasi Militer (DOM) atau remiliterisasi tanah Papua. Adanya remiliterisasi dianggap mempertontonkan kekuatan militer tanpa memberikan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat atau berkumpul kepada orang Papua.

Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Pendeta Benny Giay meminta Presiden menindaklanjuti janji yang disampaikan pada 30 September 2019 untuk bertemu kelompok Papua Pro-Referendum.

“Kiranya Pancasila & Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) bisa memberi Presiden Jokowi pijakan untuk mewujudkan janji untuk bertemu dengan kelompok Papua Pro-Referendum,” ujar dia dalam rilis pada Rabu, 7 September 2020.

Karena itu, pemerintah diberikan solusi untuk melakukan perundingan dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Gerakan Pembebasan Rakyat Papua dalam rangka perundingan damai. Solusi tersebut sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Gembala pada 26 Agustus 2019 untuk mendesak pemerintah agar memberikan keadilan kepada rakyat Papua.

Dalam posisi tersebut, Benny menilai terdapat perkembangan yang mengarah ke program mengembalikan tanah papua ke status DOM.

Beberapa diantaranya, pemerintah secara sepihak dianggap telah memprovokasi rakyat dengan mengumumkan bahwa Otonomi Khusus akan diperpanjang. “Aksi damai penolakan otsus juga di beberapa waktu terakhir dihadapi secara represif,” tutur dia.

Selain itu, semua aksi damai untuk memprotes rasisme di Papua dikenakan pasal Makar. Pemerintah juga dinilai gencar membangun satuan militer, institusi Kepolisian dan Brimob di Papua.

Benny mengungkapkan bahwa penempatan pasukan militer dan kepolisian dari luar Papua juga terus dilakukan sejak Agustus 2019 hingga sekarang. Hal itu termasuk operasi militer yang memaksa masyarakat menerima program pemerintah memperpanjang otsus hingga tahun 2041.

“Operasi keamanan di berbagai daerah di Tanah Papua akhir-akhir ini, tidak berjalan sendiri, melainkan kami duga dalam rangka mendukung agenda terselubung perampasan tanah dan hutan adat (sumber daya alam) milik masyarakat Papua oleh investor,” kata dia.

MUHAMMAD BAQIR






Terpopuler Sepekan: Tarif Baru Pulau Komodo Ditunda, Sri Mulyani Minta BBM Dikendalikan

2 jam lalu

Terpopuler Sepekan: Tarif Baru Pulau Komodo Ditunda, Sri Mulyani Minta BBM Dikendalikan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepekan antara lain tentang penundaan penerapan harga baru tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, NTT.


Angkatan Udara China-Thailand Gelar Latihan Gabungan

3 jam lalu

Angkatan Udara China-Thailand Gelar Latihan Gabungan

Latihan gabungan China-Thailand bersandikan "Serangan Elang 2022" digelar di Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Thailand (RTAF) di Udorn Thani


Mendagri Bakal Tunjuk Orang Netral Jabat Caretaker Gubernur di 3 Provinsi Papua

17 jam lalu

Mendagri Bakal Tunjuk Orang Netral Jabat Caretaker Gubernur di 3 Provinsi Papua

Mendagri Tito Karnavian menyebut dengan menempatkan orang netral sebagai caretaker Gubernur sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar.


Timnas U-16 Indonesia Juara Piala AFF, Presiden Jokowi: Kado HUT Kemerdekaan

18 jam lalu

Timnas U-16 Indonesia Juara Piala AFF, Presiden Jokowi: Kado HUT Kemerdekaan

Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Timnas U-16 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022.


Presiden Kolombia Pastikan Pejabat Militer Pilihannya Bebas Korupsi dan Pelanggaran HAM

20 jam lalu

Presiden Kolombia Pastikan Pejabat Militer Pilihannya Bebas Korupsi dan Pelanggaran HAM

Presiden Kolombia yang baru Gustavo Petro meyakinkan orang-orang pilihannya yang duduk di militer Kolombia bebas dari korupsi dan tak melanggar HAM.


Prabowo Subianto Umbar Pujian untuk Jokowi: Sejarah Akan Catat, Salah Satu Presiden Terbaik

22 jam lalu

Prabowo Subianto Umbar Pujian untuk Jokowi: Sejarah Akan Catat, Salah Satu Presiden Terbaik

Prabowo Subianto kembali mengenang saat awal dirinya masuk ke pemerintahan Presiden Jokowi.


Jokowi Batal Buka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur

1 hari lalu

Jokowi Batal Buka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur

Presiden Jokowi dipastikan batal membuka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur yang akan digelar mulai 14 Agustus 2022.


Prabowo: Gerindra Bisa Bekerja Sama dengan Siapa pun di Republik Ini

1 hari lalu

Prabowo: Gerindra Bisa Bekerja Sama dengan Siapa pun di Republik Ini

Prabowo bercerita, keputusannya saat itu bergabung dengan pemerintahan Jokowi berdasarkan insting. Jokowi diyakini sebagai sosok negarawan.


Mendagri Jelaskan Spirit Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua

1 hari lalu

Mendagri Jelaskan Spirit Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua

Pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan mudah akibat birokrasi yang semakin ramping.


Jokowi Belum Tentukan MenPAN RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo

1 hari lalu

Jokowi Belum Tentukan MenPAN RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo

Presiden Jokowi mengatakan hingga saat ini belum ada nama pengganti MenPAN RB yang baru pengganti Tjahjo Kumolo.