TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM, tak efektif. Salah satu indikasinya, kata dia, masih tingginya mobilitas masyarakat sehingga kurva Covid masih menanjak.

"Mengenai PPKM 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeks-nya, sehingga kasus Covid-19 di beberapa provinsi masih naik," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

Padahal, Presiden mengatakan seharusnya esensi kebijakan ini adalah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Untuk itu, dalam penerapan Pemberalakuan Pembatasan Jilid II (26 Januari-8 Februari) ini, Presiden menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terlibat dalam kebijakan ini.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.

Selain itu, Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog dalam PPKM jilid 2. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Baca juga: Kapolres Bogor Sebut Masih Banyak Pelanggaran PPKM di Wilayahnya