Eli Safan (32) berburu di Tana' Ulen, Desa Setulang, Malinau, Kalimantan Utara, 21 Juni 2017. Masyarakat Dayak yang bermukim di Desa Setulang berharap kearifan lokal yang mereka jaga dapat lestari hingga anak cucu mereka dan hutan adat tetap terjaga, walau pun saat ini beberapa perusahaan menginginkan hutan tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menilai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar merupakan menteri yang paling banyak mengobral izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
"Klaim pemerintah yang sebelumnya ngomong di zaman Jokowi (Presiden Joko Widodo) tidak ada mengeluarkan izin terbantahkan. Justru paling banyak," kata Merah kepada Tempo, Sabtu, 23 Januari 2021.
IPPKH merupakan izin penggunaan kawasan hutan yang diberikan pejabat setingkat menteri untuk kepentingan non-kehutanan, termasuk untuk sawit dan pertambangan. Merah berujar berdasarkan data pemerintah, secara nasional ada 1.034 unit IPPKH seluas 499.655,57 hektare. IPPKH dengan luas hampir 500 ribu hektare itu terbit sejak era Menteri KLHK M. Prakosa (2001-2004), M. S. Kaban (2004-2009), Zulkifli Hasan (2009-2014), dan Siti Nurbaya Bakar (2014-sekarang).
Namun, dari 499.655,57 hektare, IPPKH yang terbit di era Siti Nurbaya justru seluas 266.400 hektare atau nyaris seluas Kabupaten Bogor. "Itu sudah setengah lho dari 499. Artinya dia menteri paling banyak ngobral izin pinjam pakai kawasan hutan," katanya.
Luasan ini, kata Merah, belum termasuk luasan IPPKH bagi survei dan eksplorasi, juga aktivitas tambang tanpa izin di kawasan hutan.
Khusus di Kalimantan Selatan, Merah menyebut hingga Juni 2020 terdapat 93 Unit IPPKH dengan 56.727,86 ha luasan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan, termasuk sawit dan tambang, yang diduga berkontribusi bagi deforestasi, kerusakan hutan dan lingkungan hidup di daerah aliran sungai utama yang menyebabkan banjir.
"Semuanya menunjukkan saat hutan diurus negara dan KLHK, justru menjadi penyebab utama deforestasi," kata dia.
