Kemenkes: Okupansi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Daerah Mengkhawatirkan

Reporter

Friski Riana

Jumat, 22 Januari 2021 14:09 WIB

Tempat tidur tambahan untuk pasien COVID-19 berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala), di Rumah Sakit Darurat (RSD) Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021. Pemerintah Kota Bekasi menambah dua ruang isolasi dengan 50 tempat tidur untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan tingkat keterisian tempat tidur di RS rujukan Covid-19 secara nasional mencapai 64,83 persen.

Kadir menjelaskan, jumlah RS rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia ada 2.979 RS. Sementara tempat tidur yang disiapkan untuk pasien Covid-19 adalah 81.032 unit.

"Ini kalau kita lakukan perbandingan dengan jumlah pasien yang dirawat di RS, jumlahnya 52 ribu, maka artinya bed occupancy rate (BOR) kita masih berada di posisi 64,83 persen," kata Kadir dalam dialog produktif Kabar Jumat, pada Jumat, 22 Januari 2021.

Meski angkanya sedikit di atas ambang batas standar WHO sebesar 60 persen, Kadir menyebut tingkat keterisian tempat tidur jika dilihat datanya per daerah sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut, ada beberapa daerah yang bed occupancy rate di posisi 80 hingga 88 persen.

Baca: 2 Hari Cari Rumah Sakit, Seorang Pasien Covid-19 di Tangerang Selatan Meninggal

"Jakarta di 82 persen. Artinya ini secara umum sudah mengkhawatirkan karena penambahan pasien begitu banyak tiap hari, maka ada kemungkinan tidak tertampung RS," katanya.

Advertising
Advertising

Menurut Kadir, kondisi ini sebetulnya sudah diprediksi berdasarkan pengalaman 1-2 pekan setelah libur panjang yang selalu mengalami kenaikan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Pada Juni-September tahun lalu, Kadir menyebut lonjakan kasus terkait Covid-19 belum ada masalah karena bed occupancy rate di seluruh rumah sakit Indonesia masih ada di kisaran 35-40 persen. Namun saat ini sudah mengkhawatirkan karena BOR sudah mencapai di atas 80 persen. "Sehingga kita bisa prediksi bila terjadi lonjakan tinggi, ada kemungkinan beberapa masyarakat yang tidak tercover RS, dan akan berdampak pada tingginya angka kematian dan penularan nakes kita," katanya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

7 jam lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

8 jam lalu

Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

Seorang dokter bedah Palestina terkemuka dari Rumah Sakit al-Shifa di Gaza meninggal di penjara Israel setelah lebih dari empat bulan ditahan.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

13 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

19 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

22 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

1 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

1 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya