TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mencatat sebanyak 103 sekolah rusak akibat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat, 15 Januari 2021. Rinciannya, sebanyak 39 sekolah mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan akibat gempa Mamuju - Majene itu.

Kerusakan ini terjadi di empat kabupaten terdampak. Di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah mengalami rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan.

Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah mengalami rusak berat, enam sekolah mengalami rusak sedang, dan 21 sekolah mengalami rusak ringan.

Berikutnya, di Kabupaten Poliwali Mandar, dua sekolah mengalami rusak berat, satu sekolah mengalami rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.

Dalam rangka penanganan darurat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan bekerja sama mengoperasikan Pos Pendidikan Sulbar.

Baca juga: Jokowi: Ini Banjir Terbesar di Kalimantan Selatan Sejak 50 Tahun

Diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Barat, Pos Pendidikan Sulbar menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi bidang pendidikan. Adapun pos ini menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa bumi Sulawesi Barat.

“Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” tutur Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Hendarman lewat keterangan tertulis, Selasa, 19 Januari 2021.

Sejauh ini, Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.

Berdasarkan laporan dari tim posko di lapangan, kata Hendarman, telah didirikan lima buah tenda pengungsian di BP PAUD Dikmas. Selain itu, didirikan pula 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah. “Bantuan logistik darurat seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan,” tuturnya.

Sampai saat ini, lanjut dia, pengiriman bantuan dari seluruh unit utama Kemendikbud di Jakarta sedang dalam perjalanan untuk disalurkan ke Pos Pendidikan. Bantuan terdiri dari bantuan logistik untuk kebutuhan pengungsi, tenda pengungsi, tenda ruang kelas darurat, bantuan perlengkapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk pencegahan Covid-19, serta perlengkapan belajar siswa (school kit).

Selanjutnya, Kemendikbud akan memberi bantuan yang berkaitan dengan aspek psikososial. Di antaranya adalah pengadaan sekolah darurat yang mencakup penyediaan sarana pembelajaran darurat, penyelenggaraan pembelajaran darurat, dan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta menurunkan tim untuk mendukung pembelajaran darurat tersebut.

“Dukungan teknis (yang kami lakukan yaitu) pengelolaan Pos Pendidikan, koordinasi dan kebijakan pendidikan darurat, pendataan, fasilitasi sekolah darurat, dan dukungan psikososial (untuk korban gempa di Sulawesi Barat),” tutur Hendarman.