Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Purn Bagus Puruhito (kedua kanan) menggunakan perahu karet meninjau banjir di kawasan Desa Pembataan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu, 16 Januari 2021. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan berupa dana siap pakai senilai Rp 3,5 miliar untuk penanganan banjir di Kalimantan Selatan atau banjir Kalsel.
Bantuan diberikan untuk lima kabupaten yang terdampak banjir paling parah. Yaitu meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan Rp 500 juta dan Rp 1 miliar untuk Pemerintah Provinsi Kalsel.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB sekaligus menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam percepatan penanganan bencana.
“Ini memberikan semangat daya dorong bagi kita dalam menghadapi musibah banjir yang melanda kita,” ujar Sahbirin dalam keterangannya, Senin, 18 Januari 2021.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo juga mengatakan bahwa Pemerintah Pusat melalui BNPB akan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir.
Besaran dana stimulan tersebut adalah Rp 50 juta untuk rumah rusak berat (RB), Rp 25 juta rupiah untuk rumah rusak sedang (RS) dan Rp 10 juta rupiah untuk rumah rusak ringan (RR).
“Kami sesuai arahan dari bapak Presiden akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, baik itu rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” jelas Doni.
Lebih lanjut Doni meminta agar pemangku kebijakan di daerah segera melakukan pendataan secara akurat guna percepatan proses penyaluran dana stimulan, sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit.
Doni juga meminta agar segera dibentuk satgas yang kemudian dipimpin oleh gubernur guna mempersiapkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal tersebut perlu segera dilakukan bersama seluruh komponen pusat yang ada di daerah dan unsur terkait yang melibatkan TNI/Polri, BPBD dan dinas-dinas di daerah.
“Sehingga pada saat proses pendataan bisa akurat by name by address dan setelah itu kita mungkin sudah bisa memulai untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Doni.
