TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang Kepolisian, Bambang Rukminto, mengatakan posisi Polri dalam konteks politik akan banyak mendapat sorotan, jika Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi Kapolri.

Posisi Listyo yang dinilai memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, akan mendapat banyak pertanyaan. "Dengan penunjukan Listyo, yang orang dekatnya artinya Jokowi sedang membangun bargaining power," ujar Bambang saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Januari 2021.

Bambang mengatakan di satu sisi, penunjukan Listyo sebagai calon Kapolri ini bisa berarti positif bagi pemerintahan Jokowi karena ada jaminan keamanan dalam empat tahun ke depan.

Namun, di sisi lain, ia melihat hal ini bisa menjadi ancaman bagi pihak oposisi. "Tak salah bila ke depan, sikap oposisi ini akan tiarap, atau menunggu momen untuk kembali merebut panggung publik," kata dia.

Bambang mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, oposisi sangat dibutuhkan sebagai kontrol dari kebijakan pemerintah. Namun, dengan ditunjuknya Listyo, ia mengatakan muncul kekhawatiran suara kritis dapat ditekan agar tak muncul.

"Ini yang harus jadi fokus perhatian. Apakah Kapolri Listyo Sigit memiliki visi jangka panjang, atau sekedar pragmatis sebagai alat penekan suara kritis? Tentunya itu hanya bisa kita lihat dalam prosesnya nanti," kata Bambang.