TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar lebih banyak berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendananaan terorisme (TPPT). Hal ini, kata Jokowi, tak terlepas dari perubahan jaman yang terus terjadi.

"Kami mengharapkan PPATK berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional," kata Jokowi saat memberi sambutan, di Rapat Koordinasi Tahunan TPPU dan TPPT 2021, yang digelar secara daring, Kamis, 14 Januari 2021.

Jokowi mengatakan PPATK seharusnya tak hanya cukup menjadi world class financial intelegence unit, tapi bisa berkontribusi lebih besar untuk membantu program program pemerintah. Apalagi Jokowi mengatakan tindak pidana korupsi semakin beragam dan semakin canggih.

Selain itu, Jokowi juga meminta PPATK membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis. Hal ini bisa dilakukan dengan aktif melakukan penelusuran, rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan keabsahan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih.

Jokowi mengingatkan bahwa pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi yang menggangu stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi.

"Seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," kata Jokowi.