Arief Sulistyanto Lantik Sejumlah Pejabat Pusat Pendidikan Polri

Jumat, 8 Januari 2021 11:31 WIB

Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat kepala pusat pendidikan, pada Jumat, 8 Januari 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto melantik sejumlah pejabat kepala pusat pendidikan, pada Jumat, 8 Januari 2021.

Pejabat yang dilantik yaitu Kapusdik Brimob Komisaris Besar Heri Sulesmono, Kapusdik Administrasi Kombes Taufik Supriyadi, Kapusdik Intelijen Kombes Yuyun Yudhantara, Kapusdik Pembinaan Masyarakat Kombes Markilat Heru Prasetyo, dan Karorenmin Lemdiklat Polri Brigjen Mulia Hasudungan Ritonga.

“Pusdik adalah salah satu lembaga satuan pendidikan dalam jajaran Lemdiklat Polri yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan spesialiasi fungsi teknis Kepolisian,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat, 8 Januari 2021.

Arief menjelaskan, dalam program pengembangan kemampuan personil, setiap anggota Polri harus ditingkatkan kemampuan dari penguasaan tugas polisi umum menjadi spesialis fungsi tertentu.

Namun, kata Arief, kendala yang selama ini dihadapi adalah terbatasnya kapasitas peserta didik karena fasilitas dan pola pendidikan dipusatkan jadi satu di pusdik. Akibatnya, dalam satu tahun hanya ada maksimal 4.500 personil bintara yang dididik untuk satu fungsi teknis atau hanya 400 orang tiap fungsi teknis. Misalnya, fungsi reskrim atau lantas.

Advertising
Advertising

"Artinya jika 4.500 personil itu dibagi di 34 Polda yang ada di Indonesia maka tiap Polda hanya kebagian 11 orang bintara yang punya spesialisasi fungsi teknis," ujarnya.

Padahal, Arief menyebut jumlah bintara sekitar 352 ribu orang atau 80 persen dari seluruh anggota Polri. Sehingga, perlu waktu 78 tahun untuk bisa meningkatkan kemampuan spesialisasi mereka jika hanya dididik di pusdik.

Menurut Arief, perlu terobosan perubahan kebijakan. Pertama, mengubah pola pendidikan spesialisasi dari sentralisasi di pusdik menjadi pola desentralisasi di tiap SPN di polda-polda. "Tapi pusdik tetap sebagai penanggung jawab materi," kata dia.

Kemudian dibangun fasilitas IT Center pada awal 2019 untuk mendukung program desentralisasi yang menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Dengan langkah tersebut, Arief mengatakan Lemdiklat telah meningkatkan kapasitas dan kualitas kemampuan spesialisasi sebanyak 14 ribu personil atau meningkat 350 persen dari pola biasa. "Sumber Daya Manusia adalah aset utama organisasi sehingga harus dikelola dengan benar,” ucapnya.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya