Besok, MUI Gelar Sidang Fatwa Kehalalan Vaksin Covid-19

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 7 Januari 2021 15:02 WIB

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025, KH Miftachul Akhyar, saat memberi sambutan pertamanya sebagai pimpinan tertinggi MUI dalam Musyawarah Nasional MUI ke-10 di Jakarta, Jumat (27/11/2020). (ANTARA/Arief Mujayatno)

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar sidang fatwa terkait kehalalan vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada Jumat, 8 Januari 2021.

"Insya Allah, sidang pleno komisi fatwa untuk pembahasan aspek syar'i tentang vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac akan dilaksanakan pada Jumat besok," ujar MUI dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis, 7 Januari 2021.

Pemerintah sebelumnya sudah menjadwalkan proses vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021. Vaksinasi diawali di tingkat pusat, yakni oleh Presiden Jokowi beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.

Jokowi menyebut tahapan vaksinasi akan dilakukan setelah izin edar darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM keluar dan kajian kehalalan dari MUI terbit.

"Vaksin sudah tersedia dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah, tapi untuk vaksinasi masih harus menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujar Jokowi di akun Instagram-nya @jokowi, Kamis, 7 Januari 2021.

Advertising
Advertising

Adapun MUI, sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan fatwa terkait kehalalan vaksin Covid-19, sudah merampungkan audit lapangan beberapa hari lalu. Selanjutnya, hasil itu akan dibawa dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI besok untuk dibahas lebih lanjut.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah meminta MUI untuk segera menerbitkan fatwa halal vaksin Covid-19. Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu memberi tenggat sebelum 13 Januari 2021.

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi BPOM, Lucia Rizka Andalusia menyebut akan mengupayakan EUA vaksin Covid-19 bisa terbit sebelum vaksinasi perdana dilakukan pada 13 Januari 2021. Sampai saat ini, ujar Rizka, BPOM telah melakukan evaluasi data untuk memberikan EUA dengan rolling submission dari hasil uji klinis I dan II yang telah diterima.

"Kami masih menunggu data analisis tahap akhir yang akan segera diserahkan ke BPOM. Segera setelah memperoleh data kami akan melakukan evaluasi dan diharapkan EUA dapat diberikan sebelum penyuntikan vaksin," ujar Rizka saat dihubungi Tempo pada Kamis, 7 Januari 2020.

DEWI NURITA

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

14 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya