Kompolnas Segera Beri Rekomendasi Calon Kapolri ke Jokowi

Reporter

Egi Adyatama

Selasa, 5 Januari 2021 13:10 WIB

Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berjanji akan segera menyelesaikan dan memberikan rekomendasi nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo. Mereka menyebut rekomendasi akan diberikan dalam waktu dekat.

"Segera dalam waktu dekat," ujar Anggota Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi Selasa, 5 Januari 2021.

Kapolri saat ini Jenderal Idham Azis akan segera masuk masa pensiun pada Februari 2021 besok. Artinya, Kompolnas memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menyerahkan rekomendasi nama calon Kapolri baru ke Jokowi untuk kemudian ditentukan oleh presiden.

Sejak akhir tahun lalu, Kompolnas terus membahas dan mengajak diskusi sejumlah pihak untuk mengerucutkan nama. Poengky masih enggan membuka siapa nama yang sudah mulai muncul di pembahasan mereka. "Belum, masih dirapatkan," kata dia singkat.

Meski begitu, sebelumnya ia pernah mengindikasikan akan ada lebih dari satu nama calon Kapolri yang akan diajukan untuk dipilih oleh Jokowi.

Advertising
Advertising

"Pengalaman Kompolnas selama ini lebih dari satu. Kemudian Presiden yang akan memilih dari nama-nama yang sudah kami pertimbangkan tersebut," kata Poengky.

Ia mengatakan pada awal Desember 2020, Kompolnas sudah menyelenggarakan beberapa focus group discussion untuk mendapatkan masukan terkait kriteria lebih detil, bagi calon Kapolri di masa mendatang. Masukan kriteria tersebut, kata Poengky, didapatkan mulai dari internal Polri, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, organisasi media dan LSM, hingga dari purnawirawan Polri yang diwakili Kapolri dan Wakapolri pada masanya.

"Kompolnas akan melihat data track record dan prestasi calon-calon Kapolri, dan akan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk calon-calon yang track record dan prestasinya terbaik," kata Poengky.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya