TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan surat edaran yang melarang aparatur sipil negara (PNS) terlibat dalam kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Surat edaran ini dibuat menyusul Surat Keputusan Bersama enam menteri dan kepala badan terkait pelarangan FPI yang diumumkan pada Rabu, 30 Desember 2020.

"Minggu depan bersama BKN (Badan Kepegawaian Nasional) akan buat surat edaran kepada ASN," kata Tjahjo kepada Tempo, Sabtu, 2 Januari 2021.

Tjahjo mengatakan hingga saat ini Kementerian dan BKN memang belum menerima laporan adanya ASN yang menjadi anggota atau terlibat kegiatan FPI. Namun nantinya, kata dia, masyarakat atau sesama ASN dapat melapor jika menemukan adanya pegawai negara yang terlibat dalam kegiatan ormas yang sudah dinyatakan terlarang itu.

Meski belum ada laporan atau temuan PNS terlibat FPI, Tjahjo mengatakan surat edaran ini bersifat mengingatkan bahwa Front Pembela Islam sudah menjadi organisasi yang dilarang pemerintah. Dia pun mewanti-wanti ASN untuk mematuhi keputusan pemerintah.

"Kami hanya mengingatkan bahwa ada larangan (terhadap FPI). ASN harus tegak lurus terhadap setiap keputusan pemerintah," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Dalam keterangan tertulis yang dimuat website menpan.go.id, Tjahjo Kumolo mengatakan surat edaran akan ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah. Adapun sistem pengawasan ASN akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

Kementerian PAN RB bersama Komisi Aparatur Sipil Negara dan BKN juga akan melakukan sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Sidang yang digelar berkala itu memutuskan sanksi bagi ASN yang melanggar kode etik hingga pidana seperti korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan keterlibatan dalam gerakan radikalisme.

Tjahjo mengatakan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam masalah terorisme dan radikalisme, terlibat dalam area rawan korupsi, dan penyalahgunaan obat terlarang. Jika ada yang tertangkap tangan atau terbukti kuat melanggar menurut temuan PPK atau laporan masyarakat, ASN tersebut dapat diproses di sidang Bapek.

"Sanksi bagi ASN yang terlibat hal-hal di atas beragam. Mulai dari sanksi disiplin, turun pangkat, di-nonjob-kan, bahkan dipecat," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis sebelumnya.