Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menggelar refleksi akhir tahun 2020 secara virtual pada Rabu, 30 Desember 2020. Sepanjang 2020, Kementerian Desa PDTT telah menyalurkan Rp 71,1 Triliun Dana Desa atau terserap 99,95 persen. Langkah ini juga terwujud karena dari reformasi Januari 2020 dana desa langsung disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.

Persentase tahapan penyaluran juga diubah. Pada 20 daerah yang inovatif dipercepat hanya dua tahap, yaitu 60 persen: 40 persen. "Penyerapan terbesar itu tahun 2020 sejak 2015. Penyerapannya mencapai 99,95 persen, mungkin hampir mencapai 100 persen," kata Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim.

Hasil penggunaan dana desa lebih cepat ialah penurunan kemiskinan desa di awal pandemi Covid-19, yakni menurun 0,03 persen antara Maret 2019-2020. Maka, reformasi penyaluran dana desa ini berlanjut pada 2021.Bagaimanapun, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mendisrupsi pembangunan desa. APBDes untuk bencana dan kegiatan tak terduga yang semula 10 persen, kini mencuat menjadi 37 persen.

Dunia mengakui strategi community targeting melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai inovasi kebijakan yang tepat sasaran. Yakni memasukkan 5,31 juta keluarga miskin yang belum pernah didata, 947 ribu keluarga miskin yang sebelumnya terdata namun luput dari penyaluran bantuan, 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi. Selain itu 2,5 juta di antaranya ialah perempuan kepala keluarga (PEKKA), juga 92 persen bantuan diterima keluarga petani kecil, nelayan kecil, buruh tani, dan buruh nelayan.

"Program Desa Tanggap Covid-19 dan BLT Dana Desa sukses menjaga gerak pandemi Covid-19 di desa tetap rendah. Hingga November 2020 sebanyak 1,4 juta warga desa terjaga tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Maka BLT Dana Desa tetap dilanjutkan pada 2021," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Disrupsi pandemi menguatkan peran pekerjaan tidak tetap di desa berupa Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Secara nasional, 97 persen PHK diserap melalui program-program pekerjaan tidak tetap. Di desa, APBDes 2020 untuk infrastruktur turun dari 68 persen pada 2019 menjadi 35 persen, sebanyak 23 persen dilaksanakan dengan pola PKTD, dan 12 persen non PKTD.

Sepanjang Januari 2021 PKTD akan meningkat menjadi 55 persen dari dana desa. PKTD berhasil menahan laju pengangguran terbuka di desa 0,79 persen, padahal di kota melonjak 69 persen.

Gus Menteri juga menjelaskan komposisi pemanfaat dari lapisan bawah desa yaitu penerima BLT Dana Desa 8.045.861 keluarga atau 39.263.802 jiwa, Orang Dalam Pengawasan (ODP) di ruang isolasi desa sebanyak 191.610 jiwa, dan PKTD sebanyak 3.298.041 jiwa."Total pemanfaat langsung dana desa 2020 per 29 Desember 2020 sebanyak 42.753.453 jiwa atau 36,23 persen warga desa lapisan bawah," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Adjunct Professor Georgetown University Scott Guggenheim mengatakan, saat ini banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa dan Indonesia adalah pelopor ide jaring pengaman sosial komplementer seperti ini. Menurut Scott, hanya di Indonesia 2,7 juta PEKKa bisa mendapatkan bantuan tunai. Abdul Halim kembali mengingatkan, penggunaan dan desa tidak boleh melalui pihak ketigan. Bahkan, ke depan sistem pengawasan bakal semakin diperketat.