Jokowi Sebut 6 Tahun Pemerintahannya Bukan Hanya Bangun Jalan Tol

Sabtu, 19 Desember 2020 08:00 WIB

Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menepis anggapan bahwa dirinya terlalu mengistimewakan pembangunan jalan tol dibandingkan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Ia menyampaikan bahwa segala bentuk proyek infrastruktur ia perhatikan karena hal itu memang fokus dari pemerintahannya selama enam tahun ini. Adapun tujuannya, kata Jokowi, untuk menghubungkan antar daerah di seluruh Indonesia.

"Bukan hanya jalan tol, atau jalur kereta api, jalur penerbangan, dan tol laut, tetapi juga konektivitas digital yang dipercepat jangkauannnya di seluruh wilayah Indonesia," ujar Jokowi saat membuka Muktamar IX PPP secara virtual, Jumat, 18 Desember 2020.

Jokowi menambahkan, konektivitas infrastruktur itu bukan hanya dimaksudkan untuk mengintegrasikan ekonomi nasional, mempermudah dan mempermurah arus logistik, atau meningkatkan ekonomi digital dan e-commerce. Hal tersebut, kata ia, juga untuk meningkatkan konektivitas budaya, konektivitas gagasan, dan semangat sebagai sebuah bangsa besar.

"Dan juga dimaksudkan untuk semakin memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia," ujar Jokowi.

Dengan konektivitas luring dan daring yang semakin efektif, kata Jokowi, pemerintah Indonesia bisa meningkatkan komunikasi antar masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui konektivitas fisik dan digital pula, lanjut Jokowi, pemerintah daerah bisa berbagi pengalaman dalam membangun daerah dan membangun desa.

"Ada 514 kab/kota, 34 provinsi, 75.000 desa yang tersebar di seluruh Tanah Air. Kita bisa berbagai inspirasi untuk mengembangkan inovasi. Dan kita bisa mengakselerasi kualitas SDM di seluruh pelosok Nusantara," ujar Jokowi.

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri menyoroti alokasi anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Menurut APBN 2021, alokasi anggaran infrastruktur besarnya Rp414 triliun, meningkat lebih dari Rp100 triliun dibanding nilai sebelumnya yaitu Rp281,1 triliun di tahun 2020.

Alokasi tersebut dipertantyakan Faisal Basri karena anggaran kesehatan, yang menurutnya lebih penting, menurun. Alokasi anggaran kesehatan tahun 2021 nilainya Rp169,7 triliun sementara tahun 2020 ada Rp212,5 triliun

DEWI NURITA

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

2 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

3 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

14 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

16 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

16 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya