Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet, Projo: Pilih Menteri yang Setia Sampai 2024

Kamis, 17 Desember 2020 14:44 WIB

Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Pro Jokowi (Projo) menyatakan prihatin terhadap perilaku korupsi dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Mereka adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus, mengatakan para relawan mendukung Jokowi segera mengocok ulang atau reshuffle kabinet.

Panel berujar reshuffle ini demi langkah awal perbaikan kondisi bangsa yang berat akibat pandemi Covid-19 dan perkembangan sosial politik teranyar. Mengingat tahun-tahun politik yang akan datang, Panel pun meminta Jokowi memilih menteri yang loyal hingga akhir masa jabatan pada 2024 nanti.

"Pilihlah menteri yang setia sampai akhir, bukan orang yang toleh kanan-toleh kiri sambil menunggu 2024," kata Panel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis, 17 Desember 2020.

Presiden Jokowi belum memberikan tanda-tanda melakukan reshuffle kabinet. Ia baru menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri KKP Ad Interim dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial Ad Interim.

Namun, sejumlah sumber menyebutkan Presiden akan melakukan reshuffle setelah gelaran Pilkada 2020. Selasa, 15 Desember lalu, Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Partai Gerindra--partai asal Edhy Prabowo. Namun Gerindra membantah pertemuan itu membicarakan pengganti Edhy.

Advertising
Advertising

Panel mengatakan Projo telah mengkonsolidasikan para pendukung Jokowi pada 7 Desember lalu di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat. Menurut dia, konsolidasi itu wujud kesetiaan para relawan terhadap Jokowi dalam menjalankan program pemerintahan.

Ia mengatakan para relawan prihatin dengan kondisi berat yang dihadapi Jokowi saat ini. Ia mengklaim relawan akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024. "Apa pun program prorakyat yang Presiden akan jalankan, kami pasti bersama Jokowi hingga 2024," ujar dia.

Dukungan ini termasuk terhadap program vaksinasi nasional pada 2021. Panel menilai vaksinasi yang efektif menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi di 2021. Menurut Panel, pendukung Jokowi siap bekerja di akar rumput agar program vaksinasi ini efektif. "Karena ada juga upaya mengganggu program vaksinasi," kata Panel.

Panel tak merinci apa yang dia maksud sebagai upaya mengganggu vaksinasi. Namun, rencana vaksinasi selama ini memang dikritik lantaran pemerintah dianggap terburu-buru membeli vaksin Sinovac yang belum terbukti aman dan efektif.

Selain itu, Panel mengatakan, para pendukung Jokowi berkomitmen menjaga NKRI dari rongrongan kelompok intoleran dan disintegrasi. Ia mengatakan para aktivis dan relawan memiliki jejaring luas untuk menjadi mata dan telinga bagi Presiden.

"Informasi dan analisis situasi yang orisinil adalah syarat mutlak dalam menentukan langkah penyelesaian problem intoleransi dan ancaman disintegrasi," ujar Panel.

Berita terkait

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

5 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

5 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

5 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

7 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

7 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

8 jam lalu

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

8 jam lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

8 jam lalu

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

10 jam lalu

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya