INFO NASIONAL -- Penggunaan teknologi digital secara maksimal di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menghemat anggaran hampir Rp 1 triliun. “Selain itu 600 pekerjaan bisa dikerjakan oleh mesin atau sistem seperti IoT. Pegawai bisa diarahkan ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih dinamis, menyelesaikan konflik atau mengejar target marketing sebuah proyek pembangunan,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam diskusi online Indonesia Outlook 2021 Ngobrol @tempo dengan tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Senin, 7 Desember 2020.

Penggunaan teknologi digital adalah bagian terpenting dari reformasi birokrasi yang dilakukan Pemprov Jabar. Untuk mendukung program ini, ratusan anak kalangan milenial direkrut untuk menjadi anggota tim digital, baik itu Jabar Digital Service yang mengerjakan berbagai aplikasi, tim Jabar Cyber Hoax yang memonitor berita bohong, dan Jabar Big Response untuk aksi kemanusiaan.

“Ini bentuk reformasi birokrasi tahap tiga yang sedang kami exercise.Tidak penting lagi memikirkan seseorang itu ASN atau bukan, tetapi selama mereka bisa berkontribusi maka kita tampung,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan.

Pemprov Jawa Tengah juga melirik teknologi digital dalam membantu transparansi pemerintahan dan mengoptimalkan layanan publik. Universitas Dian Nuswantoro Semarang diajak bekerja sama dan membuatkan aplikasi untuk menyampaikan komplain masyarakat kepada gubernur secara langsung.

“Saya dibuatkan website yang kemudian dikembangkan menjadi aplikasi dengan nama “laporgub”. Setiap hari website ini dibombardir berbagai laporan. Semuanya masuk. Kemudian saya imbangi dengan akun pribadi, sehingga kalau melalui website tidak ditanggapi, maka lapor lah ke akun saya,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Tempo.co Setri Yasra ini.

Dampak dari website, aplikasi dan akun pribadi Mas Ganjar, sapaan akrab Ganjar Pranowo, semua layanan publik menjadi lebih terbuka. Mulai dari layanan di jembatan timbang truk, promosi jabatan di Badan Kepegawaian Daerah hingga urusan perijinan. “Makanya sekarang kita dorong semua ASN harus mempunyai akun media sosial, ASN diminta segera merespons komplain layanan publik dalam waktu 2 kali 24 jam. Justru hasilnya ada peningkatan karena bisa merespons dalam waktu 1x 24 jam,” ujarnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang menjadi pembicara ketiga dalam sesi ini mengatakan, roda pemerintahan tidak bisa lagi berjalan sesuai pola-pola pemerintahan yang bergantung kepada aktor. “Kita harus membangun pemerintahan tersebut by system,” katanya.

Nurdin bersama seluruh bupati dan walikota se- Sulawesi Selatan berupaya membangun visi yang sama untuk mendorong percepatan pembangunan. “Kami menyadari betul posisi Provinsi (Gubernur) adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Selama 10 tahun menjadi bupati, saya merasa bahwa saya berlomba membangun kabupaten bersama provinsi. Ini yang coba kita perbaiki dan benahi bersama,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Tanpa sinergi dan tanpa kolaborasi kita hanya bisa sama-sama bekerja, tetapi tidak bisa bekerja sama. Praktek lama di mana masing-masing berjalan sendiri-sendiri harus kita perbaiki dan kita sinkronkan,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal. Untuk mendorong hal tersebut, Kemendagri telah memulai sejak tahap perencanaan di tingkat pusat dan daerah.(*)