Tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan masuk menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 November 2020. KPK sempat menahan 17 orang dari berbagai tempat dalam OTT kemarin, namun hanya tujuh orang yang dinyatakan sebagai tersangka. TEMPO/Muhammad Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo pada hari ini, Rabu, 2 Desember 2020. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap ekspor benih lobster.
"Benar, kegiatan masih berlangsung. Nanti kami informasikan perkembangan lebih lanjut," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu, 2 Desember 2020.
Dalam perkara ini, Edhy menerima suap bersama lima orang lainnya, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin.
Sedangkan sebagai pemberi Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima total Rp 9,8 miliar dan US$ 100 ribu dalam kasus tersebut.
Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan penyusunan regulasi di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) mengedepankan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesehatan ekosistem laut.
