TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Sepanjang periode itu, KSP menyebut, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen. Sementara itu, Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.

KSP juga menyebut Indeks Pembangunan Manusia Papua naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7. "Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Edy Priyono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Desember 2020.

Edy menyebut studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan kehidupan ekonomi, terjadi karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Perbaikan konektifitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi. "Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh," ujar Edy.

Sementara, indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua yang naik sedikit dari 0,392 pada 2015, menjadi 0,394 pada 2019. Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.

Selain itu, Edy juga menyebut tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Meski begitu, Edy mengakui pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif. Hal ini, kata dia, disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.

Jika sektor pertambangan dikeluarkan, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Papua 2019 terhitung cukup bagus, yaitu 5,03 persen (dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen). "Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik," kata Edy.