TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menolak memenuhi undangan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, pada Senin, 23 November 2020. Kedua aliansi itu menilai undangan yang diberikan istana tak jelas dan terlalu mendadak.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan mendapat pesan WhatsApp berisi undangan bertemu Jokowi dari protokoler Istana pada Kamis, 19 November 2020 lalu. Awalnya pertemuan direncanakan pada Jumat, namun ternyata kemudian diundur menjadi Senin.

"Setelah konsultasi di AMAN dan dengan beberapa teman jaringan, sahabat-sahabat masyarakat adat, kita putuskan untuk tidak hadir," kata Rukka dalam acara diskusi daring, Selasa, 24 November 2020.

Selain itu, dalam undangan tersebut Rukka mengatakan disebutkan bahwa Jokowi 'berkenan' menerima AMAN. Padahal, ia menuturkan AMAN maupun Walhi tak pernah meminta pertemuan apapun dengan Jokowi.

Hal serupa diceritakan oleh Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati. Undangan yang berupa pesan WhatsApp hingga waktu pesan dikirim, juga penundaan sama persis dengan yang diterima AMAN. Nur Hidayati pun sempat berkonsultasi dulu sebelum memutuskan akhirnya tak memenuhi undangan tersebut.

"Yang pertama adalah ketidakjelasan agenda pertemuan. Jadi kami sudah menanyakan apa agenda dari pertemuan ini, tapi memang dijawab oleh protokoler Istana yang membalas WhatsApp bahwa kami tak diberikan informasi soal agenda tersebut," kata Nur Hidayati.

Bagi Walhi, kata dia, agenda yang akan dibahas penting untuk diketahui terlebih dulu. Selain akan menjadi topik yang penting dibicarakan, Walhi juga dapat meninmbang relevansinya dengan apa yang sedang menjadi fokus perhatian Walhi saat ini.

Penolakan hadir juga didasarkan dengan melihat konteks kekeinian. Nur Hidayati mengatakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Jokowi juga menjadi alasan. Ia melihat pemerintah dan DPR tak mendengar dan melibatkan masyarakat dalam membahas omnibus tersebut.

Nur Hidayati mengaku khawatir jika undangan tersebut hanya menjadi upaya memecah belah koalisi masyarakat sipil saja. Ia menuturkan sebelumnya, modus yang sama dengan mengundang satu organisasi ke Istana dan tak mengundang organisasi lainnya, kerap membuat keretakan di tengah koalisi. "Itu sering dilakukan pemerintah. Dan kami tak mau bahwa upaya-upaya ini bisa memecah belah gerakan kami. Ini juga yang jadi concern utama kami," kata dia.

Ia menegaskan bahwa upaya seperti itu tak akan bisa lagi diterapkan. "Kami ingin memberikan pesan yang kuat bahwa kami masyarakat sipil masih solid, kami tak bisa dipecah-pecah dengan upaya seperti itu," kata Nur Hidayati.