TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai skema pemberian vaksin Covid-19, yaitu 32 juta orang ditanggung pemerintah dan 75 juta orang mandiri, adalah kebijakan yang tidak adil.

"Ini skema yang tidak adil. Sebab dari sisi kebijakan, vaksinasi adalah upaya mewujudkan equity sebagai bentuk public goods yang harus dibiayai sepenuhnya oleh negara," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 22 November 2020.

Tulus mengatakan, upaya pengendalian wabah akan terancam gagal jika pemerintah hanya akan menggratiskan biaya vaksinasi bagi sekelompok warga saja. Padahal, Covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nonalam, sehingga wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh warga.

"Hidup sehat dan kesehatan adalah hak asasi bagi warga negara yang dijamin oleh konstitusi, UUD 1945. Dalam hal ini adalah hidup sehat terbebas dari potensi keterpaparan virus Covid-19," kata dia.

Selama ini, kata Tulus, pemerintah telah menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 yang rata-rata mencapai Rp 80 juta per kasus. Sehingga, membiayai vaksin yang berkisar antara Rp 25 ribu per dosis (vaksin COVAX), termasuk vaksin MODERNA) hingga Rp 200 ribu per dosis (vaksin Sinovac) laik untuk dilakukan.

"Jadi artinya secara finansial pemerintah sesungguhnya masih mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu," ujarnya.

Tulus mengaku khawatir upaya pemerintah membendung wabah dengan vaksin akan sia-sia belaka, jika cakupan imunisasi Covid-19 rendah atau tidak mencapai 70-80 persen penduduk.

Jika merasa kesulitan atas tekanan finansial, Tulus menyarankan pemerintah melakukan konversi terhadap subsidi energi. Sebagian subsidi energi bisa dialihkan untuk menggratiskan biaya vaksinasi warga. Atau, bisa juga pemerintah menambah prosentase kenaikan cukai rokok pada 2021, misalnya menjadi 23 persen dari rencana semula yang hanya 17 persen.

"Sekali lagi, YLKI meminta dengan sangat agar pemerintah menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19 bagi warganya. Demi memberikan jaminan rasa rasa aman bagi warganya," ucap Tulus.

FRISKI RIANA