TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai belum ada kerja signifikan yang dilakukan staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo. Justru, Adi menilai nama-nama mereka lebih sering muncul karena kontroversinya.

"Stafsus millenial tak terlihat kerjanya, malah yang mengemuka aksi kontroversi mereka yang kerap merugikan presiden," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 November 2020.

Yang paling terakhir adalah salah satu stafsus milenial Jokowi, Aminuddin Ma'ruf, yang mengeluarkan surat perintah kepada Dewan Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia. Hal ini dikritik keras oleh Ombudsman RI yang menyatakan bahwa stafsus presiden tak memiliki otoritas mengeluarkan surat perintah.

Sebelumnya, ada juga nama-nama seperti Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra. Keduanya juga sempat terseret masalah sebelum memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Mesti segera dievaluasi, lama-kelamaan akan jadi beban buat presiden. Merugikan wajah Istana karena stafsusnya kerap blunder," kata Adi.

Adi mengatakan Jokowi seharusnya menegur stafsus millenialnya yang berbuat kesalahan. Ia menilai blunder seperti yang dilakukan Aminuddin Ma'ruf kontraproduktif karena tak ada visi misi menteri, apalagi visi misi stafsus.

"Kasus ini menunjukkan stafsus millenial tak matang jadi pembantu presiden. Layak dievaluasi," kata Adi