TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyebut bahwa pemerintah akan meminta klarifikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehubungan dengan masih ditemukannya kekeliruan teknis berupa salah ketik atau typo dalam penulisan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Kesalahan yang sifatnya clerical itu, nanti diselesaikan, jalurnya kami akan bicara dengan DPR RI. Kenapa yang dikirim seperti itu, mana dokumen yang benar, lalu nanti bisa diselesaikan di MK," ujar Mahfud Md dalam keterangannya, Kamis, 5 November 2020.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menemukan kekeliruan di dua pasal UU Cipta Kerja, yang telah diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kesalahan pertama terdapat di Pasal 6 Bab III mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang ada di halaman 6. Kesalahan kedua, terdapat pada Pasal 53 Bab XI mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan yang diubah dalam pasal 175 Poin 6 UU Ciptaker. Di kedua pasal ini, terdapat kesalahan merujuk pasal sebelumnya.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengakui adanya kekeliruan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu. "Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa, 3 November 2020.

Pratikno juga menyebut, Sekretariat Negara sebelumnya telah melaksanakan tugas mengecek ulang naskah yang diberikan oleh DPR. Ihwal masih ditemukan kesalahan, Kemensetneg pun telah
menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf UU Cipta Kerja sebelum diajukan kepada Presiden.

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas juga mengakui kekeliruan tersebut. "Saya enggak mau flashback ke belakang, intinya kami mengakui bahwa ada kesalahan penulisan seperti itu dan harus diperbaiki karena harus disebarluaskan kepada masyarakat," ujar Supratman melalui telepon, Rabu, 4 November 2020.

DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI