Pengamat: Di Periode Kedua, Jokowi Mesra dengan Kelompok yang Berseberangan

Kamis, 5 November 2020 08:03 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah), pemilik pabrik gula PT Prima Alam Gemilang Andi Syamsuddin Arsyad (kiri) dan mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) mengunjungi lahan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis 22 Oktober 2020. (22/10/2020). Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian pabrik gula berkapasitas giling hingga 12.000 ton cane per day (TCD) di Kabupaten Bombana. ANTARA FOTO/Biroperskepresiden

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada kecenderungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin merangkul kelompok yang berseberangan dengan dia.

Salah satu pendekatannya adalah dengan memberikan bintang tanda kehormatan kepada orang-orang yang kerap mengkritiknya. Mulai dari Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Gatot Nurmantyo.

"Ada kecenderungan Jokowi memakai politik zero enemy, di periode kedua ini. Terlihat mesra dengan kelompok yang selama ini berseberangan," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 4 November 2020.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat peringatan Hari Pahlawan. Sebelumnya, presiden juga memberi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada bekas pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat peringatan HUT RI pada Agustus lalu.

Ketiganya dikenal sangat kencang mengkritik setiap kebijakan-kebijakan Jokowi. Gatot bahkan ikut mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang belakangan kerap mengkritik keras pemerintah.

"Sebagian publik mungkin kaget dengan penghargaan itu karena belakangan ini manuver Gatot kerap berseberangan dengan pemerintah. Sebagian publik lain mungkin menilai penghargaan ini perkara biasa mengingat Gatot adalah mantan Panglima TNI," ujar Adi.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin berharap bintang jasa yang diberikan oleh Jokowi tidak mengendurkan kritik terhadap pemerintah. "Tanda jasa itu hak. Sedangkan mengkritik itu kewajiban karena pemerintah dianggap salah jalan," ujar Ujang.

Berita terkait

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

20 menit lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

26 menit lalu

Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

38 menit lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

1 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

10 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

10 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

11 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

12 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

13 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

14 jam lalu

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya