TEMPO Interaktif, Palu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah memberi peringatan terhadap KPUD kabupaten dan kota menyusul belum rampungnya validasi daftar pemilih sementara (DPS) dari beberapa kabupaten, terutama Kabupaten Poso yang belum menyerahkan DPS.
Dalam rapat koordinasi antara KPUD dan Pemprov Sulawesi Tengah di ruang Polibu Kantor Gubernur Selasa ini, Sekretaris KPU Sulawesi Tengah Abdul Rahman Azis mengatakan, dari sembilan kabupaten dan satu kota, hampir seluruhnya sudah menyerahkan DPS, minus KPU Kabupaten Poso.
"Bila batas waktu hingga tanggal 16 Oktober data pemilih tetap belum disetor ke KPU Sulteng, maka data sementara yang telah dibacakan akan menjadi data yang dianggap sah. Dan tanggal 18-19 Oktober, data tersebut sudah akan dibawa ke Jakarta untuk dijadikan sebagai data pemilih tetap secara nasional," ancam Abdul Rahman Azis.
Ketua KPU Kabupaten Poso, Iskandar Lamuka, mengakui belum memasukkkan DPS. Dari 18 kecamatan dan 556 desa di Poso, KPU Poso masih belum memiliki jumlah pemilih tetap karena masih ada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Gebangrejo, yang belum terdata secara keseluruhan. Hal ini disebabkan pergerakan penduduk cukup tinggi pasca kerusuhan Poso, sehingga pendataan sedikit terlambat.
"Namun semua itu diupayakan bisa ter-cover secara keseluruhan sebelum batas akhir penyerahan daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU Provinsi," kata Iskandar Lamuka.
Selain KPU Poso, KPU Tojo Una-una juga mengaku masih kebingungan menetapkan DPT sebab akan kedatangan sekitar 320 transmigran. KPU Tojo Una-una mengkhawatirkan akan banyak masyarakat yang kehilangan hak suaranya apabila para transmigran tersebut datang setelah penetapan DPT di daerah itu.
Dalam rapat koodinasi itu, terungkap jumlah pemilih hasil validasi DPS untuk Sulawesi Tengah mencapai 1,6 juta.
Darlis
Berita terkait
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya
3 hari lalu
DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati
4 hari lalu
Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.
Baca SelengkapnyaKPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?
7 hari lalu
Batas penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU tinggal Ahad, 12 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
16 hari lalu
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024
16 hari lalu
Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
17 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan
59 hari lalu
Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
Baca SelengkapnyaMasduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data
59 hari lalu
Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang
Baca SelengkapnyaPenasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan
20 Maret 2024
Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.
Baca SelengkapnyaKepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara
19 Maret 2024
Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya