TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Polri mengakui adanya tindakan pemukulan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap empat relawan mereka. Insiden ini terjadi saat mereka bertugas menolong orang yang terluka saat unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"PP Muhammadiyah juga mendesak Kepolisian RI menyampaikan permintaan maaf atas tindakan oknum aparatnya yang berlaku represif terhadap 4 relawan MMDC Muhammadiyah," demikian pernyataan PP Muhammadiyah lewat keterangan resmi, Jumat, 30 Oktober 2020.

Dalam keterangan resminya, PP Muhammadiyah juga mendesak polisi menindak aparat yang melakukan kekerasan terhadap keempat anggota Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kota Bekasi itu.

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah sebelumnya juga telah melayangkan surat keberatan dan permohonan proses hukum terkait persoalan ini kepada Kapolri pada 16 Oktober 2020. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada jawaban atau respons resmi dari pihak Kepolisian RI atas surat yang telah dilayangkan tersebut.

Pengurus Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menyebut empat relawannya menjadi korban kekerasan oknum aparat kepolisian dalam demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta pada 13 Oktober lalu.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris MDMC Arif Nur Kholis menyebut dugaan aksi represif aparat itu terjadi di sekitar kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Saat itu anggota relawan tengah melakukan pemantauan sebagai bentuk antisipasi bila terdapat demonstran yang memerlukan penanganan medis.

"Empat orang relawan MDMC yang bertugas dengan seragam bertuliskan Relawan Muhammadiyah ditabrak dahulu dengan motor oleh polisi, kemudian dipukul. Setelah terjatuh diseret ke mobil sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang," kata Arif dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2020.

Melihat hal tersebut beberapa relawan MDMC lain berhasil meminta polisi menghentikan tindakan kekerasan itu. Keempat relawan tidak jadi diamankan aparat dan kemudian diberikan penanganan medis oleh tim kesehatan Muhammadiyah. PP Muhammadiyah terus mendesak pimpinan Polri menindak oknum aparat yang berlaku sewenang-wenang itu.