Temui Jokowi, PP Muhammadiyah: Presiden Bilang Tak Akan Keluarkan Perpu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno meninjau kesiapan penerapan prosedur normal baru di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

    Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno meninjau kesiapan penerapan prosedur normal baru di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menerima Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Rabu siang, 21 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu antara lain membahas UU Cipta Kerja.

    Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyebut, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.

    "Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat. Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perpu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah," ujar Mu'ti lewat keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2020.

    Ia mengatakan, Jokowi juga mengakui bahwa komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan organisasinya. "Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden," ujar Mu'ti.

    Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, lanjut dia, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Di Indonesia, ujar dia, terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya.

    "Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama," ujar Mu'ti.

    Catatan Redaksi:

    Judul berita ini direvisi pada Selasa, 21 Oktober 2020, pukul 18.58. Sebelumnya, judul berita adalah "Disambangi Jokowi,..." Redaksi minta maaf atas kesalahan ini. Terima kasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.