TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanggapi sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan marak. Megawati mengatakan aturan hukum dan demokrasi yang dianut Indonesia pasca-Reformasi 1998 membolehkan demonstrasi.

Namun menurut dia, demonstrasi bukan berarti boleh melakukan aksi perusakan fasilitas publik. Megawati pun mengatakan aspirasi sebenarnya bisa disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat melalui forum rapat dengar pendapat.

"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat, itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati dalam siaran virtual, Rabu, 28 Oktober 2020.

Megawati menyinggung perusakan halte Transjakarta yang terjadi dalam aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. Megawati mengatakan membangun halte tidaklah mudah.

"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak aja dibakar. Emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," ujar dia.

Megawati lantas bertanya kepada Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang ada di sebelahnya. Kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Megawati menanyakan biaya membangun sebuah halte. Djarot menjawab biayanya sekitar Rp 3 miliar. Mendengar itu, Megawati mengatakan biaya saat ini bisa jadi lebih mahal karena inflasi.

"Kalau ibu-ibu, patokannya harga emas gitu. Mana mungkin lagi sekarang kalau mau dibenerin itu Rp 3 miliar cukup? Coba bayangkan. Itu rakyat siapa ya? Itu yang namanya anak-anak muda, saya ngomong gini itu dalam Sumpah Pemuda lho," kata Megawati.

Megawati mengatakan pada zaman dulu pemuda berani membuat Sumpah Pemuda lantaran tertekan belum merdeka. Ia pun mempertanyakan apakah anak muda hari ini bisa membuat sumpah seperti itu. "Eh zaman penjajahan, mereka ditangkap lah. Nah sekarang ini sudah merdeka, dirusak sendiri, gimana ya?" kata mantan presiden ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI