Jokowi Minta Para Menteri Percepat Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Reporter

Antara

Jumat, 23 Oktober 2020 09:58 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah), pemilik pabrik gula PT Prima Alam Gemilang Andi Syamsuddin Arsyad (kiri) dan mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) mengunjungi lahan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis 22 Oktober 2020. (22/10/2020). Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian pabrik gula berkapasitas giling hingga 12.000 ton cane per day (TCD) di Kabupaten Bombana. ANTARA FOTO/Biroperskepresiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta anak buahnya mempercepat pengembangan industri turunan batu bara. Sehingga meningkatkan nilai tambah komoditas batu bara, mengurangi impor bahan baku industri, dan membuka lapangan kerja.

“Untuk itu kita harus bergerak ke pengembangan industri turunan batu bara,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara, dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat, 23 Oktober 2020.

Upaya pengembangan industri turunan batu bara itu seperti dari peningkatan mutu batu bara domestik, pembuatan briket, pembuatan bahan bakar seperti kokas, pencairan batu bara, dan gasifikasi batu bara.

“Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan batu bara ini saya yakin dapat meningkatkan nilai tambah komoditas berkali-kali lipat,” kata dia.

Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran kementerian menyusun peta jalan optimalisasi batu bara dalam negeri. Peta jalan itu harus mengadaptasi teknologi yang ramah lingkungan.

Advertising
Advertising

“Tentukan strategi, tentukan produk hilir yang ingin kita kembangkan, sehingga jelas arah mana yang akan kita tuju,” ujarnya.

Ia menekankan pengembangan industri turunan atau yang termasuk dalam kegiatan hilirisasi industri harus menjadi strategi besar yang konsisten diterapkan.

"Kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya adalah batu bara, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi," ujar dia.

Berita terkait

Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT

40 menit lalu

Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT

Koalisi organisasi masyarakat sipil mendesak agar kalangan perbankan berhenti memberikan dukungan pendanaan energi kotor seperti batu bara.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya