TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengklaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak pernah mengabaikan janji hingga tahun pertama periode kedua pemerintahannya.

"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya, meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis pembangunan," kata Moeldoko, dalam Laporan Tahunan 2020 dalam rangka peringatan setahun Jokowi-Ma'ruf.

Adapun lima arahan itu terdiri dari; pembangunan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan regulasi;
penyederhanaan birokrasi; dan transformasi ekonomi.

Berikut capaian-capaian pemerintah versi KSP:

1. Membentuk Manusia Tangguh

KSP dalam laporannya menyebut pemeritahan Jokowi telah berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dalam satu tahun terakhir. Bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibanding mereka yang lahir empat tahun sebelumnya.

Selanjutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan skor PISA (Programme for International Student Assessment) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika. Kemudian, melakukan reformasi pendidikan melalui program "Merdeka Belajar".

Selanjutnya, menyediakan bantuan pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk siswa SD diberikan untuk 10,3 juta (Rp450 ribu/tahun), untuk siswa SMP bagi 4,6 juta pelajar (Rp750 ribu/tahun), untuk siswa SMA/SMK bagi 3,2 juta pelajar (Rp1 juta/tahun) dan KIP Kuliah Rp200 ribu.

Pemerintah juga berupaya merekatkan vokasi dengan dunia kerja. Ada 14.084 SMK yang melakukan kerja sama, sebanyak 272.788 jalinan kerja sama antara SMK dengan industri dan 190.842 industri menjadi mitra SMK di 87 bidang usaha.

Kemudian, menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Pendaftar Kartu Pra Kerja mencapai 34,1 juta orang dengan target penerima 5,6 juta orang dan anggaran terserap mencapai Rp19,8 triliun untuk 2.055 pelatihan yang tersedia.

2. Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan

Laporan KSP menyebut, pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis. Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen tapi dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.

Capaian selanjutnya, telah dilakukan pembukaan jembatan udara untuk masuk ke wilayah terisolir dan program tol laut sekelas "backbone" yang sudah digarap sejak 2015. Presiden Jokowi juga disebut mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas itu dilakukan dengan mengurangi jatah pemerintah.

Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Targetnya pada 2025 penggunaan EBT mencapai 23 persen.

3. Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati

Kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen akibat pandemi Covid-19. Menurut pemerintah, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20. Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan.

Namun, Covid-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan, pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang, angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan.

Pemerintah menilai sinyal perbaikan kondisi ekonomi ke depan mulai tampak dari perbaikan indikator Purchasing Manager Index di bidang manufaktur (47,2 persen pada September 2020) dan Indeks Keyakinan Konsumen (83,4 pada September 2020).

Pemerintah juga memberi perhatian besar pada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan ditengah krisis. Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM. Pemerintah mengalokasikan Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital.

4. Jalan Terjal Reformasi Birokrasi dan Regulasi

Menurut laporan KSP, penyederhanaan regulasi dilakukan pemerintah di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Omnibus law dianggap bisa menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya, meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan. "Metode omnibus law diharapkan jadi obat yang 'cespleng' menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif," demikian disebutkan dalam laporan tersebut.

Pemerintah juga memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja. Terjadi de-eselonisasi 28.801 jabatan struktural dengan pemangkasan 27 lembaga non-struktural.

5. Meneguhkan Kembali Indonesia sentris

Dalam laporan KSP, pemerintah disebut teus memastikan pembangunan berkeadilan yang merata. Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama. Presiden Jokowi menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Pada 2015, ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah.
Kemudian, lebih dari 3,47 juta hektar lahan gambut dipulihkan. Tutupan lahan di daerah tangkapan air sepanjang DAS Citarum meningkat menjadi 77,3 ribu hektar.

DEWI NURITA