TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membantah tudingan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) hanya akan menyengsarakan rakyat dan menguntungkan para pengusaha besar. Ia mengatakan, ruh dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat dan untuk mencapai pemerataan.

"Tidak benar kalau pemerintah menganakemaskan pengusaha besar atau akan memberikan karpet merah kepada investor asing untuk bisa semaunya masuk ke Indonesia. Sama sekali tidak benar. Justru semangat dari Cipta Kerja itu adalah pengertian investasi, investasi dalam negeri," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2020.

Hal ini diungkapkan Muhadjir Effendy dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui daring. Muhadjir mengungkap pengertian investasi itu adalah pelaku usaha domestik terutama yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, ia menyebut pemerintah berupaya memperluas akses bagi para pelaku usaha mikro di Tanah Air, khususnya dalam hal kemudahan perizinan, perluasan akses modal, serta pemberian bimbingan.

"Termasuk usaha di sektor kesehatan. Kita tahu dengan adanya pandemi Covid-19 ini yang paling bisa diandalkan sekarang adalah usaha-usaha di sektor kesehatan. Ini adalah momentum yang bagus kalau kita bisa memanfaatkannya paling tidak kita bisa menguasai pasar di bisnis kesehatan dalam negeri," kata dia.

Ia mengakui hingga saat ini, pemerintah belum sepenuhnya menaruh perhatian serius pada usaha yang bergerak di sektor jamu dan obat-obatan tradisional. Sebagai contoh, fakta yang didapati saat ia meninjau aktivitas petani yang bekerja di sektor tanaman obat dan berbincang dengan para pelaku UMKM di sektor jamu dan tradisional di daerah Karang Anyar dan Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Ini saya rasa luar biasa. Kalau ini bisa digerakkan secepatnya, masif dengan bantuan besar-besaran, saya optimis kita bisa keluar dari perangkap impor bahan obat-obatan yang jumlahnya sekitar 90 persen itu," kata Muhadjir.