5 Hal Seputar Polemik Naskah Final Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Berkabut
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Syailendra Persada
Rabu, 14 Oktober 2020 11:02 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya buka suara ihwal polemik naskah Omnibus Law Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Sejumlah pihak sebelumnya mempertanyakan naskah final aturan yang telah disetujui pada 5 Oktober lalu itu. Sebab, selama sepekan ini ada empat versi naskah yang beredar di publik.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan naskah terakhir UU Cipta Kerja setebal 812 halaman. Salinan naskah ini baru beredar pada Senin malam, 12 Oktober 2020. "Hal ini perlu kami sampaikan untuk klarifikasi supaya tidak membingungkan khalayak dan masyarakat luas," kata Azis dalam konferensi pers, Selasa, 13 Oktober 2020.
Berikut lima hal terkait polemik perubahan naskah UU Cipta Kerja.
1. Empat Versi Naskah
Ada empat versi naskah UU Cipta Kerja yang beredar sejak 5 Oktober lalu. Versi pertama setebal 905 halaman yang dibagikan oleh pimpinan Badan Legislasi DPR dan staf pimpinan DPR.
Versi kedua ialah naskah setebal 1.052 halaman yang beredar pada 9 Oktober. Kemudian pada Senin, 12 Oktober pagi, beredar lagi naskah setebal 1.035 halaman. Malamnya, beredar kembali naskah setebal 812 halaman yang akhirnya dikonfirmasi pimpinan DPR dalam konferensi pers kemarin.
Dari keempat versi naskah tersebut, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengonfirmasi tiga di antaranya,yakni naskah 905 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman.
Pada Senin pagi, Indra mengatakan naskah yang akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo setebal 1.035 halaman. Kemudian pada Senin malam, Indra mengatakan naskah terakhir yang akan dikirim ialah berjumlah 812. Ia menyebut perubahan ini lebih ke format halaman.
2. Beda Halaman Diklaim karena Beda Format
Ada beberapa alasan yang dilontarkan terkait perbedaan jumlah halaman dari naskah-naskah yang beredar. Awalnya, Indra mengatakan substansi naskah 905 halaman sama dengan naskah 1.035 halaman.
Menurut dia, penambahan halaman terjadi karena tata letak dan spasi yang dirapikan. "Kan hanya format dirapikan kan jadinya spasi-spasinya kedorong semuanya halamannya," ujar dia.
Kemudian saat jumlah halaman berubah menjadi 812, Indra mengatakan hal ini karena perubahan format kertas dari ukuran A4 menjadi legal. "Iya delapan ratus dua belas halaman. Kan tadi pakai format A4, sekarang pakai format legal jadi 812 halaman," kata Indra ketika dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020.
