TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta dua menteri koordinator (Menko) di pemerintahan Presiden Jokowi untuk terbuka ihwal tudingan dalang di demo UU Cipta Kerja. Kedua Menko itu ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Tidak hanya itu, SBY juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) terbuka ke publik. Menurut SBY, keterbukaan itu diperlukan agar publik tidak saling curiga serta percaya dan tidak menilai bahwa pemerintah suka menyebar fitnah.

"Lebih baik disebutkan kalau tidak nanti negara melakukan hoaks, tidak bagus" katanya dalam acara 'Ngobrol Santai' yang diunggah channel YouTube-nya, Senin, 12 Oktober 2020.

Presiden Indonesia ke-6 ini berujar pemerintah perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan tugas. "Kalau nanti rakyat menganggap ini kok main tuduh negara, pemerintah, jadi tidak bagus," ucap dia.

Ia menuturkan yang bisa menjawab dan mengklarifikasi adalah Airlangga Hartarto cs yang sebelumnya bicara ke publik jika sudah mengetahui siapa di balik unjuk rasa omnibus law. "Saya yakin beliau kalau ditanya mesti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah negeri ini," kata SBY.

Ia juga membantah jika dianggap dalang unjuk rasa tersebut. SBY menjelaskan kalau pun memiliki kemampuan menggerakkan massa dan uang yang banyak untuk membiayai demo UU Cipta Kerja, hal tersebut tidak akan dilakukannya. "Saya tidak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat dilakukan," katanya.

SBY tidak yakin jika aktor yang dimaksud Airlangga, Luhut, dan BIN adalah dirinya. "Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara," ucap dia.

AHMAD FAIZ