TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang tak melibatkan lembaga ini dalam Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Intan Jaya, Papua.

Mereka menyebut Komnas HAM lebih baik bekerja secara independen. "Ia memahami bahwa Komnas HAM itu lembaga independen, lembaga negara. Agak susah bagi Komnas HAM dan susah juga bagi Pak Mahfud jika ini digabungkan," kata Anam saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Oktober 2020.

Ia mengatakan Komnas HAM sebetulnya telah dihubungi dengan Kemenko Polhukam terkait hal ini. Namun, setelah yakin dengan posisi masing-masing lembaga, disepakati bahwa penyelidikan akan berjalan terpisah.

Anam mengatakan Komnas HAM bahkan sudah lebih dulu melakukan penyelidikan sebelum tim TGPF terbentuk.

"Dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait peristiwa tersebut. Walaupun belum sampai ke Intan Jaya. Berkomunikasi dengan semua pihak sudah kita lakukan," kata Anam.

Meski begitu, Anam mengakui masih belum bisa menembus masuk ke Intan Jaya karena masih kendala teknis. Saat ini, tim Komnas HAM baru bisa mengumpulkan informasi dari Timika, Papua, saja. Meski begitu, ia juga mengapresiasi tawaran dari Mahfud yang menawari bantuan perlindungan bagi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya.

"Pasti kalau ada kebutuhan di lapangan yang kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, pasti kami akan kontak Pak Mahfud," kata Anam.

Sebelumnya, konflik di Intan Jaya pecah sepanjang 15 hingga 20 September 2020. Setidaknya empat oranh tewas termasuk dua personel TNI dan satu pendeta. Tim Gabungan Pencari Fakta pun dibentuk oleh Mahfud Md dengan Ketua tim lapangannya adalah Benny Mamoto. Ketua Harian Kompolnas itu membawahi 17 anggota.