TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat meninggalkan rapat paripurna alias walk out saat agenda pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja hari ini, Senin, 5 Oktober 2020. Demokrat walk out setelah merasa tak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan.

"Pimpinan, kalau tidak dikasih kesempatan kami memilih walk out pimpinan," kata anggota Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat paripurna hari ini, anggota Dewan dari Demokrat beberapa kali menginterupsi. Demokrat mempertanyakan mengapa pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja.

"Mengapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat bertanya-tanya," kata anggota Fraksi Demokrat, Irwan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin sidang merasa sudah cukup memberikan kesempatan bicara kepada Demokrat. Azis beberapa kali mematikan mikrofon anggota Demokrat yang tengah berbicara. Ia juga mengancam akan meminta Benny K. Harman dikeluarkan dari ruang sidang lantaran terus berbicara sambil berdiri dari kursinya.

Fraksi Demokrat menilai pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang harus berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I dan di paripurna hari ini, dua partai yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menolak penetapan RUU Cipta Kerja.

Lantaran suara persetujuan tidak bulat, Benny sempat meminta agar pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Namun usulannya mendapat cibiran dan sorakan dari anggota yang hadir. "Padahal ada dua fraksi yang tidak setuju sesuai mekanisme tatib harus ada lobi, kaau tidak voting, ini tidak dikasih. Pimpinan setengah menang," kata Benny di ruang sidang.