TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai keterlibatan TNI dalam penanganan Covid-19 sudah masuk ke ranah yang terlalu detail.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, menilai langkah tersebut membuat pemerintah seakan memilih pendekatan keamanan dalam menangani pandemi Covid-19. "Padahal seharusnya adalah pendekatan kesehatan," ujar Rivanlee melalui konferensi pers daring pada Ahad, 4 Oktober 2020.

Rivanlee membeberkan contoh keterlibatan TNI yang terlalu dalam. Misalnya melakukan patroli kesehatan, inspeksi mendadak pasar terkait harga sembako, menjemput pasien Covid-19 dari rumah menuju tempat perawatan hingga ikut meneliti obat atau vaksin.

"Kami menilai seharusnya keterlibatan TNI tidak diperlukan dan difokuskan pada tugasnya yakni pertahanan negara," ucap Rivanlee.

Selain itu, apabila ditelaah secara normatif, kegiatan TNI dalam Covid-19 berpotensi melanggar lantaran tidak selaras dengan ketentuan dalam UU TNI yang mengatur bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terbatas pada 14 sektor.

"Dan hanya dapat dilakukan berdasarkan kebijakan politik negara yang diputuskan oleh Presiden dan DPR RI melalui mekanisme hubungan kerja antara keduanya," ucap peneliti KontraS.

ANDITA RAHMA