TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES Wijayanto mengatakan kepercayaan masyarakat dapat turun lebih jauh, jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 secara langsung tetap diadakan di tengah pandemi Covid-19.

“Setidaknya ada lima resiko yang membayang-bayangi pilkada esok, yakni resiko nyawa, buruknya sosialisasi, tergerusnya trust, kualitas pemilu, dan demokrasi yang buruk,” ujar Wijayanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Oktober 2020.

Ia menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan LP3ES, sebanyak 74,7 persen publik sepakat agar Pilkada 2020 diundur.

Walaupun saat ini pemerintah mengklaim kurva penularan Covid-19 di Indonesia mulai melandai dalam dua hari ke belakang, hal itu tetap tidak bisa menjadi patokan untuk pengadaan Pilkada 2020 secara langsung. Sebab, kata Wijayanto, pemerintah harus menunggu hingga dua minggu untuk bisa benar-benar mengklaim penularan Covid-19 telah tertangani.

“Pilkada adalah proses di mana pemimpin meminta suara rakyat untuk dipilih, maka akan menjadi ironi jika memaksakan pilkada yang dapat menjadi ritual pembunuhan massal,” ujar Wijayanto.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan Pilkada 2020 akan berjalan sesuai jadwal. Dia belum terlintas pikiran agar Pilkada 2020 ditunda meski ia dan anggota KPU lainnya dinyatakan positif Covid-19. "Belum, belum ada pikiran itu," ujar Arief.

Arief berharap pandemi virus corona yang menyerang Indonesia bisa melandai pada Desember mendatang. Meski berada di tengah pandemi, ia berujar seluruh KPU Daerah siap melanjutkan tahapan-tahapan pilkada.

Arief dinyatakan positif Covid-19 setelah mengikuti tes usap pada Jumat lalu. Sebelum dia, anggota KPU Evi Novida Ginting juga dinyatakan terinfeksi virus corona. Terbaru anggota KPU RI lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi, positif Covid-19.

M JULNIS FIRMANSYAH l AHMAD FAIZ