Pengamat Nilai Eksistensi Jadi Alasan Isu G30S/PKI Masih Dibahas

Reporter

Egi Adyatama

Rabu, 30 September 2020 17:04 WIB

Sejumlah warga menonton film penumpasan pengkhianatan G30S/PKI di markas Kodim 1304 Gorontalo, Gorontalo (20/9). Pemutaran film itu bertujuan untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar mengenal sejarah bangsa. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai langkah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang kembali membahas isu Gerakan 30 September (G30S/PKI), bernuansa politis. Salah satu pendiri gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini dinilai mencoba menjaga eksistensi lewat isu tersebut.

"Gatot, saya kira berdasarkan saran dari konsultan politiknya, berupaya mengelolanya untuk mempertahankan popularitasnya hingga pada saatnya nanti bisa menjadi elektabilitas," ujar Khairul saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 September 2020.

Sejak menjadi Panglima TNI, Gatot kerap mengangkat isu ini tiap tahunnya. Setahun menjelang masa jabatannya habis, ia mengusulkan agar film G30S/PKI kembali menjadi tontonan wajib masyarakat.

Dari penilaian Khairul, wajar saja Gatot Nurmantyo memilih isu ini untuk menjaga eksistensi. Pasalnya, isu G30S/PKI masih sangat menarik bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok-kelompok Islam maupun kelompok-kelompok yang terasosiasi dengan militer.

Isu semacam ini, kata dia, banyak diminati oleh influencer dan buzzer baik online maupun offline. Mereka akan dengan senang hati dan sukarela akan menggaungkan narasi dan aksi apapun yang terkait isu G30S, baik positif maupun negatif.

Advertising
Advertising

"Ini jelas merupakan peluang yang sangat dipahami oleh Gatot dan timnya. Tinggal nimbrung saja tanpa harus lelah membuat isu yang bisa menjamin eksistensinya," ujar Khairul.

Khairul menilai isu G30S ini sama seperti isu khilafah yang kerap dikonsumsi oleh kelompok lain. Isu ini ibarat bara yang dipertahankan tetap menyala.

Langkah penguasa, elit politik dan para penyedia jasa pendampingan politik, ia nilai, tak punya niatan untuk membantu masyarakat keluar dari trauma masa lalu dan mendapatkan kebenaran. Khairul justru melihat yang terjadi adalah adu kuat isu yang hanya berakhir dengan pembodohan publik.

"Padahal keduanya sama-sama sumir, atau setidaknya menurut saya mestinya bukan ancaman faktual namun berpotensi menjadi faktual jika diterus-teruskan digunakan sebagai pemikat massa," kata dia.

Berita terkait

Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim

2 hari lalu

Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim

Ada sejumlah tokoh yang didagang mau dalam Pilwalkot Bogor 2024, termasuk Sekpri Iriana Jokowi dan eks Wakil Wali Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

15 hari lalu

Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

Menurut Pakar Politik Ujang Komarudin, hal terpenting dalam pilkada adalah elektabilitas para kandidat.

Baca Selengkapnya

Elektabilitas Biden dan Trump Bersaing Ketat di Jajak Pendapat Terbaru

14 Februari 2024

Elektabilitas Biden dan Trump Bersaing Ketat di Jajak Pendapat Terbaru

Elektabilitas Joe Biden dan Donald Trump bersaing ketat di jajak pendapat terbaru. Masing-masing menghadapi tantangan berbeda dalam menggaet suara.

Baca Selengkapnya

Survei Poltracking: Pilpres Berpotensi Satu Putaran, tapi Juga Berpeluang Dua Putaran

9 Februari 2024

Survei Poltracking: Pilpres Berpotensi Satu Putaran, tapi Juga Berpeluang Dua Putaran

Survei Poltracking Nasional : Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran Diprediksi Masuk Putaran Kedua

Baca Selengkapnya

Survei Poltracking: Prabowo-Gibran Unggul di Separuh Pulau Indonesia, Disusul Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud Tertinggal

9 Februari 2024

Survei Poltracking: Prabowo-Gibran Unggul di Separuh Pulau Indonesia, Disusul Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud Tertinggal

Survei Poltracking Indonesia: Prabowo-Gibran Unggu di Separuh Pulau Indonesia, Disusul Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud Tertinggal

Baca Selengkapnya

Survei Poltracking: Prabowo-Gibran 50,9 Persen, Anies-Muhaimin 25,1 Persen, Ganjar-Mahfud 18,4 Persen

9 Februari 2024

Survei Poltracking: Prabowo-Gibran 50,9 Persen, Anies-Muhaimin 25,1 Persen, Ganjar-Mahfud 18,4 Persen

Survei Poltracking Nasional : Prabowo-Gibran 50,9 Persen, Anies-Muhaimin 25,1 Persen, Ganjar-Mahfud 18,4 Persen

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Prabowo-Gibran di Atas 60 Persen

2 Februari 2024

Airlangga Klaim Elektabilitas Prabowo-Gibran di Atas 60 Persen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai di atas 60 persen di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Disebut Turun Gunung Kerek Elektabilitas Prabowo-Gibran, TKN Anggap Sekadar Asumsi

25 Januari 2024

Jokowi Disebut Turun Gunung Kerek Elektabilitas Prabowo-Gibran, TKN Anggap Sekadar Asumsi

Habiburokhman mengatakan isu Jokowi turun gunung untuk mengerek elektabilitas pasangan nomor urut 2 di Jawa Tengah sekadar asumsi.

Baca Selengkapnya

Soal Presiden Boleh Kampanye, Lingkar Madani: Elektabilitas Prabowo-Gibran Mandek

24 Januari 2024

Soal Presiden Boleh Kampanye, Lingkar Madani: Elektabilitas Prabowo-Gibran Mandek

Ray Rangkuti, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden dan menteri boleh berkampanye serta berpihak pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ray menilai pernyataan Jokowi tersebut dipicu karena elektabilitas putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bersama calon presiden Prabowo Subianto mandek.

Baca Selengkapnya

8 Besar Elektabilitas Parpol versi Survei Terbaru Poltracking

20 Januari 2024

8 Besar Elektabilitas Parpol versi Survei Terbaru Poltracking

Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil survei terbaru terkait elektabilitas parpol. Ini dia 8 besar elektabilitas parpol versi Poltracking.

Baca Selengkapnya