Sederet Kontroversi Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Reporter

Egi Adyatama

Sabtu, 26 September 2020 19:01 WIB

Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo ikut menjadi pembicara dalam Kampanye Capres 02, Prabowo Subianto di Surabaya, 12 April 2019. Video Live Streaming/Facebook Prabowo Subianto

TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo kembali memunculkan kontroversi. Kali ini, ia kembali diperbincangkan setelah menyatakan pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI pada Desember 2017 silam, terkait dengan kebijakannya mengeluarkan perintah menonton film G30S/PKI.

Ini bukan kali pertama langkah Gatot menjadi perbincangan masyarakat. Sejak menjabat sebagai Panglima, nama dia kerap diwarnai sejumlah kontroversi. Bahkan hal tersebut tetap mengiringi setelah ia pensiun.

Berikut beberapa kontroversi Gatot Nurmantyo yang dihimpun Tempo:

1. Mendukung Penuh Aksi Bela Islam selama 2016
Gatot menegaskan dukungannya pada aksi massa bela Islam pada 2016. Setidaknya tercatat ada dua aksi besar yakni pertama pada 4 November 2016 dan kedua pada 2 Desember 2016. Aksi pertama berujung rusuh besar di depan Istana Kepresidenan Jakarta.

Meski begitu, bagi Gatot, Aksi Bela Islam pada 4 November lalu yang dikenal sebagai 411 itu adalah aksi damai demokrasi Indonesia. "Demo itu membuat dunia tahu bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas Islam yang damai, indah, dan demokratis," ujar Gatot di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 24 November 2016.

2. Jadi bagian dari aksi massa 212
Sebagai Panglima TNI, Gatot ada di samping Presiden Joko Widodo saat menemui massa aksi 2 Desember 2016 silam. Namun berbeda dengan pejabat lain yang juga datang bersama Jokowi, Gatot nampak berbeda dengan pakaian dan peci putihnya. Kostum yang ia kenakan, sama dengan jutaan massa yang turun ke jalan saat itu.

"Kalau pecinya putih, saya bagian dari mereka sehingga kalau Bicara akan didengarkan," kata Gatot.

3. Menantang Panglima TNI Hadi Tjahjanto Putar Film G30S/PKI
Pada September 2018, Gatot menantang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono untuk menggelar nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Gatot menyebut KSAD sebagai penakut seumpama tak berani mengintruksikan pemutaran kembali film besutan sutradara Arifin C Noer itu. Dia juga mempertanyakan bagaimana KSAD mau memimpin prajurit pemberani seperti Komando Strategis Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus, prajurit TNI AD jika tak berani memerintahkan nobar tersebut.

"Kok KSAD-nya penakut, ya sudah pantas lepas pangkat," kata Gatot melalui akun Twitternya, @Nurmantyo_Gatot pada Kamis, 20 September 2018.

4. Unggah konten hoax di Instagram pribadi
Di awal Covid-19 menyerang Indonesia pada Maret 2020, Gatot kembali membuat kontroversi. Kali ini, lewat Instagram pribadinya, ia mengunggah mengenai rencana penutupan tempat ibadah umum oleh pemerintah, yang dilakukan untuk mengurangi potensi penyebaran virus.

Dalam unggahannya, Gatot mengatakan di Cina yang ia sebut sebagai negeri asal Covid-19 berasal, warga yang atheis dan berpaham komunis justru berbondong-bondong datang ke masjid dan salat berjamaah.

Tak lama, pihak resmi Instagram kemudian memblok postingan tersebut dan melabeli unggahan tersebut sebagai informasi salah alias hoax. Belakangan, unggahan itu telah hilang dari Instagram pribadi Gatot.

5. Bergabung dengan KAMI
Sehari setelah Indonesia merayakan ulang tahun ke-75, sejumlah tokoh nasional yang dikoordinir oleh Din Syamsudin mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Gatot menjadi salah satu tokoh yang hadir di Tugu Proklamasi, lokasi deklarasi dibacakan.

Di sana, Gatot menegaskan dirinya akan pasang badan demi koalisi tersebut. "Saya tekankan sejak pembukaan sampai penutupan, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantyo," kata Gatot.

6. Mengaku dicopot jadi Panglima karena G30S/PKI
Nama Gatot kembali mencuat belakangan setelah ia mengungkapkan dalam salah satu wawancara bahwa pencopotan dia dari jabatan Panglima TNI karena sempat mengeluarkan perintah menonton film G30S/PKI.

"Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya (kebangkitan PKI). Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI," ujar Gatot dalam video yang Tempo kutip dan diunggah oleh akun Youtube milik Harsubeno Point pada 21 September 2020.

Gatot mengatakan saat itu salah seorang sahabat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan peringatan. Ia mengatakan sahabat dari partai berlogo kepala banteng tersebut meminta agar menghentikan perintah tersebut apabila tidak ingin dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI.

Gatot mengaku berterima kasih peringatan dari sahabatnya tersebut. Namun ia tetap melanjutkan perintah itu karena menganggap sangat penting. "Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti," ujar Gatot.

EGI ADYATAMA | FIKRI ARIGI | ARKHELAUS WISNU | BUDIARTI UTAMI | BERBAGAI SUMBER

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

8 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

14 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

15 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

18 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

19 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

19 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

20 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

22 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

22 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

25 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya