Hindari Abuse of Power, DPR Minta Kapolri Awasi Penggunaan Seragam Baru Satpam

Reporter

Andita Rahma

Rabu, 16 September 2020 10:19 WIB

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani meminta Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengawasi ketat terkait pergantian warna seragam satpam.

Sebab, Arsul melihat, berganti warga seragam satpam menjadi cokelat seperti polisi, membuka peluang terjadinya misuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka dengan mengemban fungsi kepolisian terbatas di bidang pengamanan.

"Ini perlu ditekankan bahwa setiap penyelewengan perilaku nantinya setelah menggunakan warna seragam yang sama akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku," ujar Arsul saat dihubungi pada Rabu, 16 September 2020.

Selanjutnya, karena dalam aturan yang boleh menggunakan seragam warna cokelat adalah mereka yang direkrut oleh perusahaan dan dilatih oleh polisi, maka menurut Arsul, jangan sampai Polri kemudian hanya menekankan pembinaan dan pelatihan kepada satpam-satpam perusahaan saja. Namun, di sisi lain, melupakan pembinaan satkamling yang ada di perumahan.

"Tugas Polri juga untuk meningkatkan dan membangun kapasitas mereka sebagai petugas keamanan lingkungan," kata Arsul. Terakhir, ia juga meminta agar pengadaan seragam tidak membebani anggaran negara di Polri.

Advertising
Advertising

Kapolri Jenderal Idham Azis menginstrusikan pergantian warga seragam satuan pengamanan (satpam). Jika semula warga seragam satpam adalah putih untuk dinas pagi hari dan biru tua untuk dinas malam hari, maka nantinya diubah dengan warna cokelat.

"Sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pengaman swakarsa, bahwa ada perubahan warna seragam satpam," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 September 2020.

Pemilihan warna cokelat untuk seragam satpam dimaksudkan agar terjalin kedekatan emosional antara Polri dan satpam. Selain itu, dengan warna seragam baru itu, akan menumbuhkan kebanggaan satpam sebagai pengembang fungsi kepolisian terbatas. "Memuliakan profesi satpam dan menambah pergelaran fungsi kepolisian di tengah masyarakat," ujar Awi.

ANDITA RAHMA

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

23 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

4 hari lalu

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasannya mengangkat tokoh buruh, Andi Gani Nena Wea, sebagai salah satu staf ahlinya.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

4 hari lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

5 hari lalu

Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons perihal penghentian penyidikan kasus kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi atau Brigadir RA

Baca Selengkapnya