Puan Maharani: Aturan PSBB Jangan Hanya di Atas Kertas, tapi Dilaksanakan

Reporter

Antara

Kamis, 10 September 2020 14:55 WIB

Puan Maharani (Instagram/@puanmaharani)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi sebaran COVID-19 guna mencegah peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia sehingga dirinya

"Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," kata Puan dalam keterangannya, Kamis 10 September 2020.

Hal ini diungkapkan puan atas keprihatinannya terhadap semakin meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah. Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktifitas harian dan perekonomiannya selama masa PSBB.

Puan menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

"Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya," ujarnya.

Advertising
Advertising

Politisi PDIP itu menyatakan sangat prihatin karena dalam data peningkatan kasus COVID-19, terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Sebelumnya Puan juga pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu "injak rem" dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi COVID-19.

Karena itu dia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga.

"Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga," katanya.

Puan mengatakan DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 karena cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

ANTARA

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

1 hari lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

2 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

3 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

3 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

3 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

3 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

9 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

10 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

10 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

11 hari lalu

54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

Prananda Prabowo putra Megawati Soekarnoputri, organisatoris PDIP yang pernah dipuji Jokowi, genap berusia 54 tahun pada 23 April 2024.

Baca Selengkapnya