TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020. Ia menyayangkan masih ada pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung.

"Keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar," ujar Jokowi saat rapat Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak lewat teleconference, Selasa, 8 September 2020.

Dari pemantauan Jokowi, di lapangan masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Bahkan dari data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat ada 243 dugaan pelanggaran yang sebagian besar terkait pengabaian protokoler kesehatan pada saat pendaftaran calon kepala daerah.

Selain itu, KPU merilis bahwa setidak-tidaknya pasca pendaftaran calon kepala daerah terdapat 37 bakal calon yang dideteksi positif Covid-19 yang tersebar di 21 Provinsi.

"Masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita," kata Jokowi.

Ia menegaskan situasi seperti itu tidak bisa dibiarkan. Ia meminta penyelenggaraan Pilkada 2020 harus tetap dilakukan, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jokowi mengatakan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir.

"Karena kita tidak tahu, negara manapun tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Oleh karena itu penyelenggara pilkada harus dilakukan dengan cara baru baru dengan normal baru," kata Jokowi.