TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan pada awal pandemi Covid-19 memesan lima juta alat pelindung diri (APD) kepada konsorsium Korea Selatan melalui PT Permana Putra Mandiri. Dari total jumlah pesanan tersebut masih ada dua juta APD yang belum tersalurkan. Sementara itu tenaga medis terus berguguran karena kekurangan perlindungan.

Direktur Utama PT GA, Song Sung Wook yang tergabung dalam konsorsium produsen APD Korea Selatan, mengaku tidak tahu alasan pemerintah tidak kunjung membeli sisa 2 juta APD. Sebelumnya, perusahaan sudah mendistribusikan 3,1 juta APD kepada pemerintah dengan rincian 2,1 juta merek Boho dan selebihnya Kaltech.

"Kami menunggu kepastian dari Kementerian Kesehatan," kata Song dikutip dari laporan Majalah Tempo edisi 5 September 2020.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana mengatakan pemerintah memesan APD ke konsorsium Korea Selatan karena mereka siap memproduksi dalam waktu cepat. Namun setelah pengiriman berjalan, Budi merasa kecewa karena konsorsium mengirim dua merek, yaki Boho dan Kaltech. "Saya enggak pernah pesan merek selain Boho," ujar Budi.

Budi juga mengatakan tidak melanjutkan pembelian APD dari PT Permana terkait adanya temuan harga tak wajar dari Badan pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Budi BPKP menemukan 2 juta APD yang diserap pemerintah di awal kemahalan Rp 666 miliar. Kemudian 1 juta APD kemahalan Rp 48 miliar.

Direktur PT Permana, Ahmad Taufik mempertanyakan status harga tak wajar yang ditetapkan BPKP. Menurutnya BPKP menghitung biaya produksi berdasarkan kondisi normal. Sedangkan perusahaannya membuat baju pelindung ketika bahan baku langka dan sejumlah negara memperebutkan APD. "Kami juga telah bersedia melakukan adendum penurunan harga pada dua kali termin pengiriman barang selama April-Mei," kata Taufik.

Adapun Perwakilan konsorsium APD Korea Selatan, Sri Lucy Novita, mengklaim kualitas baju pelindung merek Boho dan Kaltech setara dan sama-sama lolos uji laboratorium. Hanya saja bahan baju Kaltech lebih tebal.

Pertimbangan mengirim merek Kaltech karena ongkos produksinya yang lebih murah ketimbang Boho, yang harus menambah biaya pembelian merek. "Kami mengejar harga yang efisien," tuturnya.

Juru bicara Ikatan Dokter Indonesia Halik Malik menyatakan persoalan ketersediaan APD sangat menentukan keselamatan tenaga medis. Begitu pula menurut Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadilah. Harif menyatakan kelangkaan APD menjadi salah satu faktor para perawat terpapar Corona. Hingga 2 September 2020 sudah ada 104 dokter dan 71 perawat wafat karena terpapar Covid-19.

Baca laporan lengkapnya di Majalah Tempo edisi 5 September 2020.

FIKRI ARIGI | MAJALAH TEMPO