Muncul Klaster Covid-19 di Sekolah Tangsel, DPR: Jangan Sampai di Wilayah Lain

Reporter

Antara

Minggu, 6 September 2020 07:22 WIB

Sejumlah murid mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka menggunakan meja bersekat plastik, di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Pasar Pandan Airmati (PPA), Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, Jumat 24 Juli 2020. Sekolah tersebut memberlakukan belajar tatap muka bagi kelas 1 untuk uji coba pelaksanaan pembelajaran luring (luar jaringan) sekaligus memperkenalkan sekolah, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X atau Pendidikan DPR Syaiful Huda meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewaspadai munculnya klaster Covid-19 di sekolah. Sebab, sudah ada laporan tenaga pendidik yang terpapar virus tersebut di sekolah.

"Di beberapa wilayah seperti Tangerang Selatan, telah muncul kasus Covid-19 di kalangan pendidik yang diduga kuat mereka terpapar saat mereka menjalankan tugas mereka di sekolah. Kondisi ini harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi di wilayah lain," ujar Syaiful dalam keterangannya, Sabtu, 5 September 2020.

Sebanyak 15 guru dan pegawai sekolah di salah satu sekolah di Tangerang Selatan sebelumnya dilaporkan positif Covid-19. Pemkot Tangsel pun menyebut kasus tersebut merupakan klaster baru di sektor pendidikan.

Syaiful mengatakan munculnya klaster sekolah di Tangerang Selatan merupakan peringatan awal jika sekolah bisa menjadi klaster baru dalam penularan Covid-19. Padahal saat ini sejumlah sekolah telah dibuka kembali, utamanya di wilayah zona hijau dan kuning.

"Kami berharap Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah melakukan monitoring terhadap kondisi kesehatan para guru dan siswa di wilayah hijau dan kuning yang telah menggelar kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka," kata Syaiful.

Ia juga berharap Kemendikbud terus menyempurnakan konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Apalagi saat ini ada alokasi anggaran hampir Rp 7 triliun yang diperuntukkan untuk pembelian kuota data bagi siswa dan guru yang melakukan PJJ.

Advertising
Advertising

Meski PJJ, Syaiful menyebut di sejumlah wilayah, para guru tetap wajib ke sekolah. Selain memandu siswa yang sedang PJJ, para guru mengerjakan berbagai pekerjaan administratif di sekolah. "Kondisi ini membuat para guru rentan tertular virus karena harus beraktivitas di luar rumah, di mana terkadang mereka abai terhadap protokol kesehatan," kata dia.

Berita terkait

PBB: Butuh 14 Tahun untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

13 jam lalu

PBB: Butuh 14 Tahun untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

Serangan Israel ke Gaza telah meninggalkan sekitar 37 juta ton puing di wilayah padat penduduk, menurut Layanan Pekerjaan Ranjau PBB

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

20 jam lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

23 jam lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya