TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertindak eksesif dalam mengamankan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020.

"Jangan main pukul dan lawan. Nanti konflik," kata Tito dalam rapat koordinasi bersama KPU dan Bawaslu, Jumat, 4 September 2020.

Tito menyampaikan, dalam pelaksanaan pilkada, Satpol PP harus mewaspadai dua potensi. Yaitu aksi anarkis dan ketaatan pada aturan KPU, sekaligus ketaatan pada penanganan Covid-19.

Dalam praktiknya, Tito meminta Satpol PP untuk bertindak tegas tapi proposional dan tegas. Artinya, tindakan mereka harus sesuai dengan tingkat pelanggaran atau ancaman yang ada. "Kalau bertindak berlebihan namanya eksesif, use of force. Itu tidak mengundang simpati," ujarnya.

Satpol PP, kata Tito, juga jangan diam saja jika melihat pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. Misalnya, ada massa yang berkumpul tanpa menggunakan masker. Menurut Tito, penanganan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada harus sesuai situasi sosial budaya daerah masing-masing.

"Ada daerah perlu tindakan tegas, agak keras. Tapi ada daerah yang bisa memanfaatkan dengan local wisdom, tokoh masyarakat setempat supaya mereka patuh," ujar Tito.