TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan langkah pemerintah yang diduga memanfaatkan jasa influencer hingga pendengung atau buzzer mengancam sistem demokrasi Indonesia.

"Ini sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Ini satu rangkaian dengan peretasan, buzzer, terus ada bot juga, bagaimana mereka digaungkan, padahal bot itu bukan manusia," kata Asfin saat dihubungi Tempo, Senin, 31 Agustus 2020.

Asfin mengatakan demokrasi adalah sistem dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Karena itu suara rakyat menjadi elemen paling penting di dalamnya. Dalam kondisi ini, influencer dan buzzer yang banyak didukung oleh bot, tidak merefleksikan suara rakyat.

"Satu orang influencer yang diorkestrasi oleh pemerintah atau korporasi, suaranya akan melambung, mengalahkan suara yang lain, padahal dia juga didukung oleh bot-bot ini. Jadi (suaranya) tak genuine," kata dia.

Ia mengatakan kecenderungan pemerintah untuk menggunakan buzzer dicurigai sudah sejak lama. Banyak isu-isu tertentu dikeroyok secara digital. Asfin melihat polanya nampak terlalu terorkestrasi untuk disebut kebetulan.

"Masalahnya adalah pada cara mereka mengeroyok itu, karena itu menghilangkan perdebatan publik, substansi tak ada," kata dia.

Para buzzer juga ia curigai ada di balik isu peretasan sejumlah akun hingga website yang terjadi belakangan. Begitu ada peretasan, ia menduga banyak buzzer yang muncul untuk menyalahkan pengguna akun atau website, dan membenarkan tingkah peretas tersebut.

Dugaan penggunaan jasa buzzer atau pendengung hingga influencer yang dilakukan Istana, dilaporkan dalam Majalah Tempo edisi Senin, 31 Agustus 2020. Para buzzer dan influencer disebut digunakan untuk menggaungkan sejumlah isu di tengah masyarakat. Kakak sepupu Presiden Joko Widodo, Andi Wibowo, disebut-sebut memimpin tim media sosial pemerintah.

Dari info yang dihimpun, setelah Pemilihan Presiden 2019 usai, Andi disebut-sebut masih menjadi penghubung antara Jokowi dan tim media sosial. Andi disebut-sebut berkantor di Kantor Tim Narasi dan Komunikasi Digital Presiden di Lantai 2 Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Isu yang digaungkan pun semakin meluas. Mulai terkait dengan pergantian pimpinan Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) yang lalu, revisi Undang-Undang KPK, isu perombakan kabinet, hingga isu penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi.

TIM MAJALAH TEMPO | EGI ADYATAMA