TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah ada perbedaan kepentingan antara ia dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya. Hal ini dia sampaikan dalam konsolidasi di DPD PDIP Jawa Timur pada hari ini, Ahad, 30 Agustus 2020.

"Tidak ada tarik tambang politik di internal partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan," kata Hasto dalam keterangan tertulis.

Hasto mengatakan semua kader PDIP taat kepada keputusan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri. Mega, kata dia, telah mendapat kewenangan dari kongres partai untuk mengambil keputusan terkait siapa saja yang dicalonkan di pemilihan kepala daerah.

"Itulah kultur demokrasi yang kita bangun, itulah disiplin kita. Taat sepenuhnya keputusan ketua umum partai," kata Hasto.

Hari ini, Hasto menghadiri konsolidasi di DPD Jawa Timur. Ia didampingi Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal Arif Wibowo, dan Risma, yang juga merupakan Ketua DPP Bidang Kebudayaan.

Hasto mengatakan PDIP tak menampilkan calon secara sembarangan di pilkada. Bagi PDIP, kata dia, setiap calon harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais, memiliki kemampuan teknokratis untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan bertanggung jawab bagi masa depan.

Terkait Surabaya, Hasto mengatakan Kota Pahlawan ini sudah menjadi ikon keberhasilan, mulai dari smart city, the green city, hingga the cultural city. Maka dari itu, kata dia, PDIP akan berusaha menjaga dan melindungi Surabaya dengan cara memenangkan Pilkada serentak 2020.

Sebelumnya, Hasto dikabarkan bersilang pendapat dengan Risma terkait pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Surabaya. Sejumlah sumber Tempo menuturkan, DPP PDIP hampir bulat untuk mengusung pasangan Whisnu Sakti Buana-Eri Cahyadi pada medio Agustus lalu.

Whisnu, kini Wakil Wali Kota Surabaya, didukung DPP PDIP karena dia kader tulen dan anak bekas Sekretaris Jenderal PDIP Soetjipto. Sedangkan Eri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya saat ini, merupakan orang yang didukung Risma.

Pada Sabtu, 22 Agustus lalu, menurut sumber Tempo, DPP PDIP memanggil Eri ke Jakarta. Dalam pertemuan itu Hasto disebut meminta agar Eri menerima paket pasangan Whisnu-Eri. Namun dengan alasan sebagai aparatur sipil negara, Eri menyatakan hanya akan mengikuti arahan atasannya, yakni Risma.

Eri Cahyadi menolak berkomentar ihwal pemanggilannya ke DPP PDIP. Ia juga mengatakan sama sekali tak pernah diajak bicara mengenai pencalonan wali kota. "Bu Risma tidak pernah secara langsung menyuruh saya untuk jadi ini atau itu," kata Eri dikutip dari Koran Tempo, Rabu, 26 Agustus 2020.