TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md mengatakan wajar jika pemerintah gamang dalam menangani pandemi Covid-19.

Mahfud mengatakan selain karena Covid merupakan sesuatu yang baru, sikap masyarakat juga kerap mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Misalnya, kata Mahfud, dalam menyikapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sikap masyarakat terbelah. Ada yang menganggap hal itu penting. Namun, tak sedikit yang melihat PSBB tak penting.

Di awal masa pandemi, kata dia, ada dokter yang mengatakan bahwa Covid-19 penyakit biasa, ada pula yang mengatakan berbahaya.

"Jadi, kalau tampak gamang pemerintah itu, ya wajar saja. Tapi keputusan pemerintah tetap berdasar data," ujar Mahfud dalam diskusi daring yang digelar Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Ahad, 23 Agustus 2020.

Begitupula dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi yang berulang kali berubah, Mahfud menyebut hal tersebut terjadi karena perkembangan situasi juga terus berubah. "Sehingga kalau pemerintah tampak selalu berubah-ubah, apa enggak pakai data? Pakai, pakai data," tuturnya.

Adapun data yang digunakan pemerintah, ujar Mahfud, yakni data milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Jadi pemerintah ndak pernah asal-asalan dalam menangani pandemi Covid-19. Di awal masa pandemi, rapat kabinet digelar sangat intensif setiap hari, bahkan dua hingga tiga kali dalam sehari," ujar dia.