TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai seleksi untuk posisi Juru Bicara atau Spesialis Humas Utama. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon untuk mendaftar menjadi calon Juru Bicara KPK.

Dilansir dari laman pendaftaran ppm-rekrutmen.com/kpk, para pendaftar harus Warga Negara Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun yang bukan bisa mengikuti seleksi ini, asalkan memiliki kepakaran dalam bidang Juru Bicara, memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dua syarat terakhir merupakan kriteria utama yang dicari lembaganya. “Yang terpenting integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi,” kata Nawawi, Sabut, 8 Agustus 2020.

Lebih lanjut, dalam situs pendaftaran atau rekrutmen disebutkan bahwa calon Juru Bicara KPK harus kompeten menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman ppm-rekrutmen.com/kpk. Registrasi online dan seleksi administrasi akan berlangsung pada 8 Agustus hingga 21 Agustus 2020. Lalu dilanjutkan dengan tes potensi, asesmen kompetensi dan kemampuan bahasa Inggris, serta tes kesehatan dan wawancara dengan pimpinan. Pengumuman tahap terakhir akan dilakukan pada akhir September 2020.

Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar satu kali. Panitia seleksi tidak menerima lamaran melalui pos atau media pengiriman lainnya. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya. “Apabila ada pihak yang berusaha meminta biaya atau menjanjikan sesuatu atas proses rekrutmen dan seleksi dapat melapor ke call center PPM Manajemen,” seperti dikutip dari laman pendaftaran.